Koreri.com, Manokwari – Ajang pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilu Presiden pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2024 mendatang terhitung tinggal menghitung bulan.
Peringatan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI-Polri terus digaungkan demi para abdi negara ini terhindar dari aktivitas politik praktis.
Kaitannya dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terus mengingatkan ASN setempat untuk tetap bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
“Jadi begini, ada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mendagri pertama bahwa ASN bersifat netral tidak berpihak kepada siapapun dan tidak menggunakan atribut apapun dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari persiapan dan sekarang sampai kepada pelaksanaannya,” ungkap Plt Sekda Papua Barat Dr Yacop Fonataba, S.P., M.Si kepada awak media saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2023).
Pemerintah, lanjut dia, adalah bersifat mendukung pelaksanaan Pemilu itu sendiri.
“Dan saya sebagai Sekda, mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas, menjaga ketertiban dan bekerja secara baik sehingga kita profesional dalam mendukung pelaksanaan Pemilu,” imbaunya.
Sekda Fonataba juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas negera seperti kendaraan-kendaraan dan lainnya tidak boleh sama sekali dimanfaatkan oleh pihak di luar Pemerintah.
Disinggung juga soal ASN yang datang menghadiri kampanye untuk mendengarkan visi-misi para Calon Kepala Daerah (Calkada) Papua Barat.
“Itu tergantung. Karena bagi saya justru figur calon itu kalau boleh dia mengirimkan visi misinya kepada Pemerintah supaya kita bisa mengakomodir, di dalam program-program kita prioritaskan. Kalau saya seperti itu supaya secara otentik ada. Jadi ketika nanti calon yang bersangkutan dia terpilih sebagai wakil pemerintah di sini, maka kita secara dokumen kita sudah siap. Tidak lagi kita terlibat karena bisa salah kaprah dari orang yang melihat kita hadir,” bebernya.
Fonataba juga menanggapi soal keinginan ASN yang hadir untuk mendengarkan visi misi dari calon yang bersangkutan bahwa itu diperbolehkan.
“Tapi saran saya tegas supaya jangan ada pandangan publik yang kurang sehat sebaiknya calon itu memberikan visi misi kepada kita, kepada Pemerintah. Jadi kita sudah mengcover secara otentik begitu. Tidak salah kaprah tetapi bukti otentik ada pada kita sehingga nanti kita ada bagian menyeleksi itu dan itu Kesbangpol punya urusan. Kita sudah bagi tugas,” tegasnya.
Tadinya, kata Fonataba, akan ada penugasan dari pihak Pemprov sebagaimana petunjuk Pj Gubernur Papua Barat.
“Jadinya intinya kita mau seperti itu dari pihak kita tugaskan untuk hadir dan petunjuk Penjabat Gubernur juga begitu. Tetapi kalau saran saya, jangan sampai salah kaprah oleh orang atau publik bahwa ada ASN yang terlibat dalam kampanye. Itu yang kita takutkan. Karena dia tidak saling kenal, dia cuma kenal anak ini pegawai di Provinsi Papua Barat dia hadir, kira-kira seperti itu,” kembali tegasnya.
Sekda juga mengingatkan bahwa setiap ASN yang kedapatan terlibat politik praktis oleh Bawaslu atau Satpol PP bakal akan ada sanksi tegas untuk itu.
“Ya pasti tindakan hukum itu ada kita kenakan. Kalau ya maka dikenakan tindakan hukum dan aturan secara internal di kita itu ada sesuai keputusan Mendagri dan sudah disosialisasikan,” pungkasnya.
KENN
