Koreri.com, Ambon – Kehadiran atau keberpihakan kepada perempuan dan anak di Maluku dinilai masih sangat memprihatinkan.
Menurut Rostina yang juga Anggota Komisi IV DPRD Maluku, perempuan dan anak sering berada dalam pusaran konflik, mulai dari konflik rumah tangga hingga sosial.
“Sebelum jadi anggota Dewan, saya sudah menjadi pemerhati perempuan dan anak. Saya juga aktif dan selalu bersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak di Maluku. Makanya kemudian setelah saya duduk di sini (DPRD) baru saya melihat sendiri faktanya bagaimana keberpihakan atau kehadiran pemerintah itu pada perempuan dan anak sangat memprihatinkan,” akuinya kepada awak media saat ditemui di ruang Komisi IV DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang, Kota Ambon, Kamis (30/11/2023).
Karena itu, menurut Rostina, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam lingkaran konflik harus menjadi prioritas.
Salah satunya, adanya dukungan Pemerintah melalui anggaran APBD. Hal ini baginya sangat penting untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang selama ini masih menjadi kelompok rentan.
“Nah, untuk usulan anggaran itu di DPRD Kota Ambon maupun yang ada di Provinsi Maluku harus di angkat dan kita selaku wakil rakyat harus berperan sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani secara maksimal,” tegas Rostina.
Dia juga mengajak perempuan dan anak di Maluku agar selalu berani bersuara saat menghadapi kasus kekerasan yang selama ini masih terus terjadi terkhususnya di Kota Ambon ini.
“Memang membahas isu mengenai perempuan dan anak sangat kompleks. Intinya dalam penyelesaiannya membutuhkan peran semua pihak,” pungkas Rostina.
JFL
