Koreri.com, Sorong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penataan Kelembagaan Forum Lintas Suku Asli Papua Raya bertempat di Hotel Rylich Panorama, Kamis (30/11/2023).
Giat ini mengusung tema “Melangkah Bersama Membangun Harmoni dan Kesejahteraan untuk Suku Asli Papua Raya”.
Sambutan tertulis Pj Gubernur Dr. Drs. Muhammad Musa’ad M.Si yang dibacakan Staf Analisis Perencanaan Badan Kesbangpol PBD Dr. Sellvyana Sangkek SE, M.Si, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan kolaborasi yang kuat, memperkuat koordinasi dan memberikan fasilitasi bagi forum suku asli Papua Raya di wilayah ini.
Menyoroti itu, maka pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan yang lebih baik sementara membangun harmoni bagi kesejahteraan mengedepankan upaya menciptakan lingkungan yang damai, menghormati wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat Daya.
Tema ini dapat menjadi landasan yang eksklusif mengarah kepada pentingnya kerjasama antar lintas suku dan pihak terkait menjaga keberlangsungan budaya dan kesejahteraan suku asli Papua Raya.
Pj Gubernur mengaku merasa sangat senang dan terhormat atas kehadiran semua pihak pada acara rapat koordinasi ini yang merupakan momen penting dalam memperkuat hubungan, membangun pemahaman bersama serta mendorong upaya kolaboratif untuk kemajuan bersama.
“Izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini khususnya dan lebih spesial kepada bapak ibu para pimpinan lembaga Forum Lintas Suku Asli Papua yang berjumlah 14 suku asli Papua Raya yang akan kita fasilitasi. Dan dalam waktu dekat akan segera dikukuhkan secara resmi,” tandasnya.
Pj Gubernur pun berharap kehadiran forum dapat membawa dampak bagi orang Papua.
“Kehadiran ini untuk membawa perubahan bagi Papua Barat Daya khususnya dan seluruh tanah Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Sellvyana kepada awak media menjelaskan Badan Kesbangpol menginisiasi kegiatan ini melalui program pembinaan dan pengendalian organisasi sosial kemasyarakatan.
“Karena ini adalah melalui kebijakan Otonomi Khusus sehingga tujuannya kami memfasilitasi forum-forum organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan kultur budaya dari masyarakat asli Papua yang ada di Sorong Raya ini, yang bergabung dalam 14 suku asli Papua Raya yang merupakan perwakilan dari 7 wilayah adat di tanah Papua,” urainya.
Dijelaskan forum ini merupakan perpaduan lembaga dan elemen masyarakat terpenting dalam pembangunan daerah dan bangsa ini untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan berbagai macam latar yang berbeda baik etnis atau suku untuk membangun daerah ini ke arah peradaban Indonesia yang lebih maju.
Output yang diharapkan untuk mempersiapkan dan menata serta memfasilitasi kelembagaan ini terbentuk ke depan untuk disahkan menjadi lembaga yang akan bermitra dengan Pemerintah dalam membangun daerah ini.
Diakuinya, selama ini forum sudah berjalan dengan perannya sebagai ketokohan, kesukuan dan kelembagaan meski masih terorganisir secara sederhana.
“Karena berangkat dari tradisi dan kebudayaan dari daerah perkampungan suku masing-masing sehingga kami melalui kebijakan dan program ini kami mengumpulkan mereka untuk memfasilitasi dan selanjutnya terbentuk dan terorganisir untuk menjadi mitra pemerintah bersama-sama membangun daerah ini lebih maju,” pungkasnya.
ZAN
