Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat menggandeng lembaga Justitia Training Center melaksanakan kegiatan In House Training yang merupakan pelatihan ajudikator di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (2/12/2023).
Sebagai informasi, Justitia Training Center adalah lembaga pelatihan ajudikator professional pertama di Indonesia.
Pelatihan ajudikator ini ditujukan bagi di Bawaslu Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD).
Ketua Bawaslu PB Elias Idie membuka secara resmi pelatihan yang berlangsung di Ballroom Belagri Hotel, Kota Sorong, Sabtu (2/12/2023).
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini Ketua Bawaslu PB Elias Idie, Ketua Bawaslu PBD Farli, Kasek Bawaslu Papua dan komisioner Kabupaten/ Kota kedua provinsi ini.
Elias dalam sambutannya, mengatakan pelatihan ajudikator ini hanya di Bawaslu RI dan tidak dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota.
“Namun dalam prosesnya ketika di Papua Barat, sebelum DOB, Pemerintah daerah membantu dana hibah. Selain untuk kegiatan lainnya, kita juga melihat mana kegiatan yang bisa dijangkau oleh kita. Nah, ini sebenarnya memberikan pesan juga bahwa kita juga punya semangat dan usaha menghadirkan Justisia Training Center untuk melakukan pelatihan ajudikator,” ungkapnya.
Elias mengaku punya harapan apalagi bagi mereka yang sudah pernah berproses sebagai pemimpin apakah itu di sidang sengketa atau proses mediasi.
“Karena kalau kita mengevaluasi prosedurnya memang proses kita di Pemilu 2019 lalu, kita hanya sebatas membaca Perbawaslu tapi penguatan-penguatan itu terhadap kapasitas pelatihan mediator maupun ajudikator saya kira teman-teman yang periode 2019 kita semua merasakan itu tidak ada penguatan-penguatan lebih maksimal pada saat itu,” akuinya.
Olehnya itu, Elias mengapresiasi pimpinan Bawaslu RI karena di periode ini banyak sekali berupaya memberikan penguatan dari sisi kapasitas baik secara substansial maupun teknik-teknik dalam penangana pelanggaran di kelembagaan ini.
“Karena itu saya berharap betul kalau memang teman-teman merasa penting maka mari kita secara maksimal untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dan kita akan mampu untuk mewujudkan harapan publik terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam tugas pencegahan terhadap sengketa proses Pemilu terutama terkait dengan tantangan 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah yang potensinya luar biasa,” sambungnya.
Maka akan dibutuhkan Majelis Ajudikator yang tidak hanya tahu ketukan palu.
“Tetapi dia juga harus mampu memberi putusan yang seadil-adilnya baik bagi pencari keadilan dan publik secara umum. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat memberikan manfaat untuk kelembagaan kita dan khusus di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. dalam sambutannya mengatakan hasil keputusan melalui ajudikasi dimana output dari proses tersebut berupa putusan yang mengikat bagi para pihak sehingga memang memerlukan pihak ketiga atau pihak lain yang dikenal sebagai ajudikator.
Sebagai lembaga pengawasan Pemilu, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat keputusan atau berita acara KPU yang disengketakan melalui mediasi dan ajudikasi sebagaimana amanat Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.
“Tentunya pelatihan ini kami rancang sedemikian rupa agar Bapak dan Ibu tidak hanya menyerap ilmu mengenai ajudikasi dan bagaimana cara menjadi seorang ajudikator yang baik namun juga berpraktek langsung sebagai ajudikator,” tandasnya.
Andriansyah pun mengimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara maksimal selama 3 hari dan juga telah mempersiapkan tim yang akan selalu standby membantu peserta.
KENN
