Koreri.com, Jayapura – Kapolda Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K memimpin kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kepolisian Daerah Papua bertempat di aula Rastra Samara, Minggu (31/12/2023).
Salah satu yang menjadi fokus refleksi adalah berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Kapolda menyebutkan selama 2023, KKB di Papua telah melakukan aksi 196 kali yang mengakibatkan 63 orang meninggal dunia, 81 luka-luka dan 1 sandera.
“Terdapat korban dari TNI sebanyak 23 orang meninggal dunia dan 24 luka, Polri 3 orang meninggal dunia dan 7 luka, masyarakat 37 orang meninggal dunia dan 50 luka serta 1 sandera,” rincinya.
Menurut Kapolda, aksi KKB masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat khususnya pendatang.
Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan KKB.
“Pemerintah daerah, khususnya para bupati, SKPD dan DPRD diminta untuk tampil di depan agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan Kepolisian.
Polda Papua memaksimalkan upaya pendekatan yang lebih humanis, yang diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang selama ini kerap menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pada tahun 2023, Polri melaksanakan Ops Damai Cartenz tahap I dan tahap II di 9 wilayah operasi dengan total kegiatan Gakkum sebanyak 98 giat.
Selain itu, berhasil mengamankan 32 senjata dan 1.279 amunisi serta berhasil memproses hukum terhadap KKB sebanyak 7 orang, memproses hukum KKB sebanyak 33 orang dan penegakan hukum terhadap 19 orang KKB.
Terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, Polda Papua berserta Polres Jajaran dengan didukung instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan Sandi Operasi “LILIN CARTENZ-2023” yang dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) hari dengan melibatkan 2.400 personel di seluruh wilayah hukum Polda Papua.
Mencermati tren situasi kamtibmas di 2023 ini, beberapa potensi konflik yang diperkirakan masih akan terjadi di 2024.
Salah satunya, aksi KKB di beberapa wilayah Provinsi Papua dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah masuk tahap Kampanye Pemilu Serentak yang dimungkinkan akan menimbulkan potensi konflik antar pendukung Paslon maupun Parpol, Black Campaigne, Politik Identitas, Money Politik dan aksi protes terhadap perolehan hasil suara, hasil pleno penetapan suara serta adanya gugatan dari para Tim sukses maupun para caleg yang merasa keberatan dari aksi kecurangan pemilu dan terhadap perolehan hasil suara sehingga berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Polda Papua atas dukungan segenap komponen masyarakat telah berupaya melakukan yang terbaik untuk menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan amanah Undang-Undang,” tutur Kapolda Papua.
Menurut Irjen Pol. Mathius, tentunya masih terdapat berbagai kekurangan yang harus diperbaiki pada capaian kinerja Polri tahun 2024.
Selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua dan segenap keluarga besar Polda Papua, ia mengucapkan permohonan maaf terhadap berbagai kinerja, perilaku, perkataan maupun pelayanan Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat.
“Saya juga mengucapkan terima kasih atas upaya dan kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh personel Polda Papua yang telah bekerja dengan semaksimal mungkin diharapkan ke depan terus tingkatkan semangat dan kinerjanya agar lebih baik lagi ke depan,” tutupnya.
RLS
