Koreri.com, Ambon – Sekretaris Daerah Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 yang ditandai dengan pemukulan tifa, berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur setempat, Selasa (16/1/2024).
Konsultasi publik ini dihadiri narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN.Bappenas, Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan Perbankan/Instansi Vertikal/Lembaga, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan LSM,Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Non Pemerintahan, Para Kepala Sekolah, Mahasiswa dan Pelajar, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya Sekda mengatakan, pembangunan Provinsi Maluku dalam 2 dekade terakhir menunjukan hasil signifikan yang dijelaskan dalam berbagai publikasi Badan Pusat Statistik.
“PDRB per Kapita tumbuh pesat 7 kali lipat, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-7 % dan mampu recovery setelah mengalami berbagai krisis. Tingkat kemiskinan 32,28% di Tahun 2005 dapat diturunkan menjadi 16,23% Pada Tahun 2022, Tingkat pengangguran sebesar 15,01% pada Tahun 2005 turun hingga 6,88% di tahun 2022, serta Indeks Pembangunan Manusia mencapai Kategori Tinggi di Tahun 2022” terangnya.
Ia juga menyampaikan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 ini merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi jangka panjang nasional, “Menggapai Cita-Cita Indonesia Emas 2045”, yang tentunya visi tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergitas Rencana Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Untuk itu RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada sejumlah regulasi serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.” tambahnya.
Sejalan dengan agenda nasional yaitu Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola, maka Sadali menyampaikan, agenda Transformasi tersebut juga merupakan agenda Provinsi Maluku 20 Tahun kedepan.
“Selain itu aspek Pembangunan Sarana dan Prasarana yang andal, ketahanan Sosial Budaya dan Ketahanan Ekologi diharapkan harus terus berkembang,” ungkapnya.
Sekda mengharapkan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045 akan menjadi pedoman bersama untuk mewujudkan Provinsi Maluku yang maju, inklusif dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu diperlukan Kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan percepatan di seluruh dimensi pembangunan,” terangnya.
Ia menyampaikan konsultasi publik hari ini merupakan forum strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan jangka Panjang.
“Berdasar pada kondisi internal dan eksternal yang dihadapi maka dokumen RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 ini merupakan dokumen strategis dalam menentukan wajah Provinsi Maluku 20 Tahun ke depan sekaligus bersamaan dengan 100 Tahun kemerdekaan Indonesia,” sambungnya.
Sekda menegaskan 2 dekade yang lalu semua pihak bersama-sama mampu menghadirkan Maluku yang lebih baik.
“Maka diyakini bahwa 20 tahun ke depan kita akan mampu mewujudkan Maluku yang Maju, Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaulat atas gugusan kepulauan,” pungkasnya.
BKL
