Koreri.com, Bintuni – Pasca ambruknya dermaga Babo, Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis (25/1/2024) lalu langsung menjadi sorotan berbagai kalangan terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap fasilitas dimaksud.
Terlebih dermaga tersebut bagi masyarakat setempat telah menjadi salah satu sarana krusial pendukung aktivitas perekonomian mereka.
Tak heran, masyarakat langsung bereaksi merespon insiden tersebut hingga menyalahkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni serta menuntut pertanggungjawaban Bupati Ir. Petrus Kasihiw, MT.
Bahkan terkini, masyarakat mengancam menduduki areal tersebut jika Pemda Teluk Bintuni tak segera turun tangan menuntaskan persoalan tersebut.
Terkait status pelabuhan tersebut, Kepala Syahbandar Bintuni Capt. Yovan Siahaan, S.Sit, M.Mar yang dimintai keterangannya mengaku belum mengetahui siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini.
“Setelah kita cek ternyata pelabuhan Babo itu belum ada di dalam asetnya kita. Di UPP Kelas II Bintuni juga belum masuk dalam asetnya kita,” ungkap Siahaan dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).
Dia mengaku pihaknya sedang menelusuri itu karena pelabuhan (Babo) ini sudah lama.
“Kita juga belum tahu ini dibangun tahun berapa dan siapa yang membangun? Belum jelas semuanya. Tadi saya cek teman-teman di kantor pusat Perhubungan memang belum ada datanya. Namun terkait dengan itu, ada arahan dari kantor pusat jadi kita akan mulai dari awal lagi. Kita akan coba bikin RIP, studinya segala macam untuk masuk ke aset dan bisa dianggarkan untuk perbaikan. Itu tadi arahan setelah saya menghadap tadi,” akuinya.
Untuk langkah-langkah antisipasinya, saat ini memang Siahaan mengaku sudah coba berkomunikasi dengan pihak BP Tangguh untuk meminta bantuan mereka supaya kegiatan ini ataupun minimal ada perbaikan sedikit sembari berjalan untuk berproses.
“Kita tetap berkomunikasi karena memang selama ini untuk perbaikan-perbaikan di dermaga Babo itu ternyata dibantu oleh teman-teman dari BP Tangguh,” bebernya.
Siahaan tak membantah jika BP Tangguh selama ini yang menggunakan pelabuhan tersebut.
“Betul, jadi teman-teman BP Tangguh memang ada aware disana karena memang dermaga itu digunakan untuk keperluan mereka dan buat kelancaran dari operasional mereka. Itu menjadi tujuan mereka yang utama,” jelasnya.
Disinggung soal status kepemilikan dermaga tersebut, Siahaan menolak memberikan pernyataan soal itu.
“Kalau untuk statusnya sendiri saya juga belum bisa memberikan statemen karena memang ini belum jelas siapa si pemiliknya, statusnya bagaimana. Tapi memang kehadiran kami di sana untuk memberikan pelayanan,” klaimnya.
Pihaknya telah mencoba berdiskusi dengan teman-teman di Perhubungan Laut.
“Jadi intinya, kita juga memang belum bisa mengatakan itu milik kita karena statusnya belum ada. Untuk itulah nanti kita akan coba memulai dari awal lagi mengenai statusnya secara keseluruhan kita akan coba urut lagi,” tandasnya.
Siahaan juga menanggapi desakan masyarakat hingga ancam menduduki areal dermaga tersebut.
“Untuk di tahap awal ini mungkin kita akan kasih pemahaman dulu bahwa memang kegiatan ini sedang berproses. Jadi memang untuk penganggaran sendiri itu butuh proses. Sembari itu, kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman di BP Tangguh untuk membantu bagaimana kegiatan di dermaga Babo itu bisa berlangsung,” pungkasnya.
RED
