Koreri.com, Sorong – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) Papua Barat merilis data realisasi pembayaran klaim asuransi selama 2023.
Rilis untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor BPJS TK Cabang Sorong, Km 12, Selasa (20/2/2024).
Kepala BPJS TK PB Nasrullah Umar menyebutkan pembayaran klaim asuransi hingga 31 Desember 2023 ini ditujukan untuk peserta asuransi jaminan perlindungan tenaga kerja di wilayah Papua Barat dan PBD totalnya hampir mencapai kisaran 500 miliar.
Ia kemudian merincikan, untuk pembayaran klaim asuransi Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai nominal Rp343.606.085.370 untuk 24.614 kasus.
Begitu pula, pembayaran klaim asuransi Jaminan Kematian (JKM) mencapai nominal Rp37.714.500.000 dengan jumlah 1.068 kasus.
Berikutnya, pembayaran klaim asuransi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan nominal Rp30.993.580 untuk 4 kasus.
Jaminan Pensiun (JP) dengan klaim pembayaran nominal Rp 3.036.439.980 untuk 302 pekerja yang memasuki masa pensiun.
Klaim pembayaran beasiswa mencapai nominal Rp 1.002.000.000 untuk 226 pelajar mulai tingkat TK hingga Perguruan Tinggi.
Klaim pembayaran manfaat beasiswa per cabang mencapai nominal Rp1.002.000.000,- untuk 279 anak.
Klaim pembayaran manfaat beasiswa per jenjang mencapai nominal Rp1.002.000.000 untuk 283 kasus.
“Sedangkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) klaim pembayarannya cukup besar karena mencapai nominal Rp 6.558.135.937 untuk 527 kasus,” rincinya.
Data Pekerja di Papua Barat dan PBD
Nasrullah menyebutkan, total pekerja penerima upah yang terdaftar di BPJS TK untuk wilayah Papua Barat dan PBD mencapai 116.945 orang.
“Komponen ini termasuk di dalamnya ada perangkat desa, honor daerah, kemudian pekerja- pekerja di sektor swasta sudah termasuk di dalamnya,” urainya.
Kemudian untuk tenaga kerja bukan penerima upah itu di angka 167.057 orang.
“Untuk Papua Barat Daya sendiri kita ada di angka kurang lebih 92.000. Itu cukup besar cakupannya khususnya di Papua Barat Daya di tahun 2023 ini. Tentu sumbernya yang paling besar itu dari Program Torang Jaga dari Provinsi Papua Barat Daya dengan angka 50.104 tenaga kerja bukan tenaga upah yang dibayarkan oleh provinsi,” rinci Nasrulah.
Selebihnya itu, di Kabupaten Raja Ampat ada 3000 orang dan di Kabupaten Sorong sekitar 16.000 orang yang dibayarkan oleh APBD.
“Sisanya merupakan inisiatif dari tenaga kerja sendiri untuk mendaftar di BPJS Tenaga Kerja,” sambungnya.
Yang berikut, lanjut Nasrulah, ada di sektor kerja konstruksi.
Pekerja konstruksi ini tidak mutlak semua orang PBD, karena banyak juga dari luar seperti dari Ambon, Sulawesi dan Jawa yang datang bekerja sebagai pekerja harian lepas.
“Itu ada 112.000 pekerja termasuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi total total ada sekitar kurang lebih 350 ribuan pekerja yang sudah terdaftar di BPJS TK dengan jumlah klaim tadi,” pungkasnya.
ZAN
