Koreri.com, Sorong – Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) dan penandatanganan komitmen sebagai bentuk dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 yang objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.
FGD yang dimaksudkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) ini berlangsung di ruang Etamin Hotel Vega Sorong, Selasa (28/5/2024).
Turut hadir, Perwakilan Dinas Pendidikan dari Provinsi, kota/kabupaten se-wilayah PBD, Ombudsman, pihak Kemananan (Polsek Sorong Timur), Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Sorong, Yayasan, Persatuan Wartawaan Indonesia dan sejumlah tamu undangan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan PBD George Yarangga dalam pernyataannya mengatakan giat FGD dan tandatangan komitmen yang dilakukan oleh peserta ini merupakan langkah maju yang baik terutama dalam rangka pendaftaran atau penerimaan siswa baru.
“Kita berharap bahwa komitmen yang sudah dilakukan bahkan penandatanganan ini menjadi hal yang harus kita kawal bersama-sama,” imbuhnya kepada awak media, Selasa (28/5/2024).

Apalagi dalam forum diskusi itu, banyak yang juga menyampaikan terkait dengan bagaimana instansi teknis mengantisipasi sistem Zonasi dimana banyak dari anak-anak atau orang tua yang berkeinginan anaknya juga masuk ke sekolah-sekolah yang berkualitas.
“Dan kita tidak bisa pungkiri kota Sorong ini banyak yang dari Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan, sampai ke Maybrat yang karena orang tuanya juga kerjanya di kota bahkan mungkin di provinsi tetapi juga bukan mungkin bukan kerja juga di sini tapi juga tinggal di kota ini dan pastinya mereka juga mencari sekolah-sekolah yang berkualitas,” sambungnya.
George pun berharap melalui FGD ini sebagai bentuk komitmen untuk menyiapkan kapasitas kelembagaan yang kuat.
Semisal, dengan melakukan semacam kontrak kerja guru-guru yang berkualitas untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah di kabupaten yang mungkin kurang sehingga dapat mempersiapkan anak-anak dengan baik.
“Artinya anak-anak tidak ada pilihan kalau misalnya mau pilih ke kota, karena semuanya sudah baik di kabupaten,” harapnya.
Pihaknya berharap komitmen yang telah dibuat dapat ditindaklanjuti dan provinsi akan selalu siap untuk berkoordinasi sekaligus mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kemajuan pendidikan di Papua Barat Daya.
ZAN