Koreri.com, Bintuni – Polda Papua Barat mulai melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen yang diajukan oleh Abner Sanoy terhadap 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Sanoy dalam pengaduannya mendapat pendampingan langsung dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti.
Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Papua Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH., dalam keteranganya kepada media ini, Jumat (20/9/2024) mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari kepolisian.
“Kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk segera memanggil saksi-saksi terkait dan mempercepat proses gelar perkara, agar kasus ini bisa segera naik ke tahap penyidikan,” harapnya.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dalam proses verifikasi faktual terkait keabsahan status Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai Orang Asli Papua (OAP).
Sanoy melaporkan bahwa 33 anggota MRPBD diduga telah membuat dan menggunakan dokumen palsu yang menyatakan bahwa Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw bukanlah OAP, meskipun berdasarkan garis keturunan ibu, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw memiliki darah asli Papua.
Tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pembuatan dan penggunaan dokumen palsu.
Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
YLBH Sisar Matiti berharap agar proses hukum berjalan transparan dan objektif, serta para saksi dapat segera dipanggil untuk mempercepat jalannya penyelidikan.
“Kami ingin kepolisian memastikan bahwa keadilan bagi Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw ditegakkan, serta memastikan bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan sesuai dengan hukum,” pungkas Akwan.
TIM
