Koreri.com, Sorong – Masyarakat Distrik Kwesefo yang berada di pedalaman Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sudah sekian lama dijanjikan sentuhan program pemerintah yaitu transportasi.
Namun faktanya hingga kini, sentuhan program dimaksud tak kunjung datang.
Tak heran, wilayah distrik yang membawahi kampung Kwesefo, Batde, Syubi, Bao dan Jokbijoker ini hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara (carter helikopter). Bahkan sama sekali tidak ada akses kendaraan mobil.
Fakta lainnya jika berjalan kaki, dibutuhkan waktu tempuh lima hari dan itupun harus bermalam di tengah hutan.
Maka melalui reses perdana Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya daerah pemilihan Tambrauw dan Maybrat Frengky Baru, A.Ma.Pd, masyarakat setempat meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tambrauw untuk mengurus ijin konservasi ke Kementerian Kehutanan RI agar dapat segera dibangun akses jalan.
Pasalnya, akses jalan menjadi kebutuhan prioritas dan mendesak, sementara wilayah yang dihuni masyarakat adat ini masuk dalam kawasan konservasi dan hutan lindung.
Akibatnya, sejak pemekaran Distrik Kwesefo pada 2013 lalu hingga berita ini dipublish, belum bisa dibangun infrastruktur jalan tembus.
Di lain pihak, meski pun alasan Pemda belum bisa membangun infrastruktur jalan karena wilayah itu masuk kawasan konservasi dan hutan lindung tetapi masyarakat adat setempat pun tidak mau direlokasi dari tempat tersebut.
Mereka ingin membangun kampung di wilayah adatnya sendiri, dan menolak tinggal di lokasi atau tempat orang lain.
“Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penting kenapa mereka menolak dipindahkan,” ungkap Anggota DPR Papua Barat Daya Frengky Baru kepada Koreri.com melalui telpon selulernya, Minggu (5/1/2025).
Bahkan dikatakannya, masyarakat Distrik Kwesefo juga sudah berulangkali menyampaikan aspirasi kepada Pemda Tambrauw untuk mengurus ijin.
“Jadi masyarakat Kwesefo mendesak Pemda Tambrauw untuk segera mengurus ijin ke Kementerian Kehutanan supaya dibangun infrastruktur jalan yang menghubungkan Distrik Kwesefo dan kampung-kampungnya, juga menghubungkan distrik lainnya hingga ke kota kabupaten,” sambung Anggota Fraksi NasDem DPR PBD itu pasca giat reses Desember 2024 lalu.
Dijelaskan mantan anggota DPRK Tambrauw ini pula bahwa Distrik Kwesefo sempat dilanda busung lapar. Namun, belum ada perhatian serius dari Pemda setempat.
Masyarakat pun berharap Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw terpilih dapat merealisasikan keluhan masyarakat Distrik Kwesefo dalam rangka memperpendek rentang kendali serta menjawab kebutuhan mereka.
KENN
