Sidang Pendahuluan PHPU Pilkada Teluk Bintuni: Paslon 02 Persoalkan SKPI Cabup 01

Sidang PHPU Pilkada Teluk Bintuni
Kuasa Pemohon Paslon 02 di momen Sidang Gugatan PHPU) Bupati Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024 yang mulai bergulir di MK RI, Jakarta, Rabu (15/1/2025) / Foto : Ist

Koreri.com, Jakarta – Sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024 mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Perkara konstitusi nomor : 101/ PHPU.BUP-XXIII/2025 beragendakan pemeriksaan pendahuluan pada Panel 3 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Erni Nurbaningsih masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Turut hadir para pihak diantaranya Kuasa Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 02 Daniel Asmorom – Alimudin Baedu, KPU Teluk Bintuni sebagai Termohon bersama Bawaslu serta pihak terkait.

Ada hal menarik dalam sidang pendahuluan sengketa Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Teluk Bintuni ini, dimana kuasa pemohon mengajukan bukti tambahan, satu diantaranya bukti Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SMK milik calon Bupati nomor urut 01 Yohanes Manibuy.

Meski sebelumnya tidak didalilkan dalam pokok perkara namun bukti tambahan dalam P-34 sampai P-45 sangat penting dan tidak terpisahkan dari sengketa Pilkada tersebut sehingga Ketua Majelis Panel 3 Hakim Konstitusi Arief Hidayat langsung mengesahkan dan akan dibuktikan termohon pada sidang berikutnya.

“Yang bisa disahkan yaitu bukti P-1 sampai P-45 kecuali bukti P-34 nanti dilengkapi dengan legisnya ya, disahkan,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat sambil mengetok palu satu kali.

Kuasa Hukum Pemohon Paslon 02 Daniel Asmorom-Alimudin Baedu, Rahmat Taufit kepada wartawan Rabu (15/1/2025) membenarkan bukti tambahan yang sudah diserahkan itu salah satunya berkaitan dengan SKPI atau STTB milik calon Bupati Pemenang pilkada.

SKPI milik Yohanes Manibuy yang dikeluarkan salah satu SMK di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu dipersoalkan karena diragukan keabsahakan serta mal prosedur dilakukan pihak KPU Teluk Bintuni.

“Iya benar, kami dari pemohon telah mengajukan beberapa bukti tambahan, salah satunya Surat Keterangan Pengganti Ijasah (SKPI),” kata Kuasa Hukum Pemohon Rahmat Taufit.

Terpantau, setelah mendengarkan gugatan pemohon, Ketua Majelis Hakim menskros sidang perkara nomor 101/ PHPU.BUP-XXIII/2025 dan akan dilanjutkan kembali pada 30 Januari 2025  mendatang dengan agenda jawaban pihak KPU Teluk Bintuni sebagai termohon dan Bawaslu setempat serta pihak terkait dalam hal ini pasangan calon nomor urut 01, Yohanis Manibuy-Joko Lingara Iribaram.

KENN