Opini  

Perang Bintang di Papua: 2 Eks Jenderal dan Dinamika Perebutan Kursi Gubernur

Oleh: Robbi Raditya

IMG 20250323 WA00132

Koreri.com, Jayapura – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 telah membuka babak baru dalam kontestasi politik di Bumi Cenderawasih.

Di balik drama hukum tersebut, terselip pertarungan sengit dua mantan jenderal bintang dua: Matius D. Fakhiri dan Paulus Waterpauw.

Keduanya bukan hanya mewakili polarisasi kekuatan politik di Papua, tetapi juga menggambarkan tarik-ulur antara kepentingan Jakarta dan suara lokal.

MK memutuskan pembatalan kemenangan pasangan Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai (nomor urut 1) setelah menemukan pelanggaran sistematis, termasuk pendiskualifikasi Yeremias Bisai.

KPU Papua sebelumnya menetapkan pasangan ini sebagai pemenang dengan selisih tipis 7.193 suara atas Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (nomor urut 2).

Namun, PSU Agustus mendatang tak lagi sekadar duel antara kubu Benhur dan Matius.

Paulus Waterpauw, mantan Kapolda Papua yang sempat disebut sebagai calon potensial, kini muncul sebagai “kingmaker” dengan mendukung Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

Paulus, yang awalnya diusung Partai Golkar sebelum digantikan secara mendadak oleh Bahlil Lahadalia (yang memilih Matius), kini memainkan peran kunci.

Keputusannya berpihak ke Benhur bukanlah langkah sembrono.

Sebagai perwira polisi yang merintis karir dari bawah, Paulus memiliki akar kuat di masyarakat. Ia dikenal dekat dengan tokoh gereja, adat, dan pemuda Papua.

Basis inilah yang bisa menjadi senjata ampuh untuk menggerakkan dukungan di wilayah pedalaman dan daerah pemilih krusial seperti Jayapura, Sarmi, atau Mamberamo Raya.

Matius Fakhiri: Antara Dukungan Jakarta dan Tantangan Lokal

Di sisi lain, Matius Fakhiri—yang diusung 17 partai politik—tampak mengandalkan kekuatan mesin partai dan dukungan elite Jakarta.

Namun, langkah Golkar dan Bahlil Lahaladia “menggiring” Matius sebagai kandidat justru memantik kritik.

Bagi banyak orang Papua, Matius dianggap kurang menyentuh persoalan riil di lapangan, seperti kesenjangan pembangunan, konflik agraria, atau marginalisasi masyarakat adat.

Meski didukung koalisi partai besar, elektabilitas Matius terancam oleh ketidakmampuan menjawab aspirasi lokal.
Apalagi, isu intervensi Jakarta dalam Pilkada Papua kerap menjadi bumerang.

Di tengah sensitivitas isu otonomi khusus dan sejarah panjang ketegangan politik, figur seperti Paulus Waterpauw—dengan citra “putra daerah” yang memahami denyut nadi Papua—lebih mudah diterima.

Paulus Waterpauw: Pengubah Konstelasi

Dukungan Paulus kepada Benhur Tomi Mano bukan sekadar aliansi transaksional.

Ini adalah strategi untuk mengonsolidasikan suara pemilih yang kecewa dengan dinamika politik nasional.

Paulus, yang pernah memimpin di wilayah rawan konflik seperti Puncak Jaya dan Timika, memiliki jaringan hingga ke kampung-kampung terpencil.

Kedekatannya dengan tokoh agama juga menjadi modal untuk membangun narasi rekonsiliasi dan perdamaian, isu yang sensitif pasca-referendum 2019.

Dengan Paulus di kubu Benhur, pasangan ini berpotensi merebut suara rasional dari kalangan milenial Papua yang menginginkan pemimpin progresif, sekaligus mempertahankan basis tradisional di pedalaman.

Constant Karma, sebagai wakil dari kalangan adat, melengkapi kekuatan ini.

PSU Agustus: Ujian Demokrasi dan Masa Depan Papua

Pertarungan dua mantan jenderal ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga ujian bagi demokrasi di Papua.

PSU harus menjadi momentum memperbaiki integritas penyelenggaraan pemilu, termasuk menjamin netralitas aparat dan transparansi penghitungan suara.

Di sisi lain, kemenangan Benhur-Paulus dapat memperkuat legitimasi pemimpin lokal yang dianggap “dekat dengan rakyat”.

Namun, jika Matius berhasil memanfaatkan sumber daya politik Jakarta, konflik kepentingan antara pusat dan daerah akan tetap menganga.

“Perang bintang” antara Matius Fakhiri dan Paulus Waterpauw adalah cermin dari kompleksitas politik Papua.

Di satu sisi, ada tarikan kekuatan oligarki Jakarta; di sisi lain, ada desakan untuk menempatkan putra terbaik Papua yang memahami akar persoalan.

Kehadiran Paulus telah mengubah peta permainan, dan jika momentum ini dikelola dengan baik, Benhur Tomi Mano mungkin akan memastikan kemenangan di PSU Agustus.

Namun, yang lebih penting dari kemenangan itu sendiri adalah apakah pemimpin terpilih nanti mampu menjawab pertanyaan tertua di Papua: keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas hak-hak dasar masyarakatnya.

Penulis :

Direktur Pusat Kajian Strategis untuk Papua (Puskas Papua)