Koreri.com, Jayapura – Keluarga korban kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah daerah setempat.
Pasalnya, hingga kini belum memberikan kepastian terkait pemulangan jenazah Rosalia Sogen ke kampung halamannya di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rosalia Sogen merupakan seorang guru kontrak yang telah bertugas selama dua tahun di Yahukimo dan menjadi korban dalam insiden kekerasan tersebut.
Melki Weruin, keluarga korban sekaligus Ketua Paguyuban Lewolema, menyampaikan hal ini saat ditemui di depan ruang Pemulsaran Jenazah, Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura, tempat jenazah saat ini berada setelah dievakuasi.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pemulangan jenazah seharusnya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dan Yayasan Serafim, yang menjadi pihak perekrut korban.
“Bagi saya, tanggung jawab itu ada pada dua lembaga tersebut, Pemda Kabupaten Yahukimo dan Yayasan Serafim, untuk memastikan kepulangan jenazah ini ke kampung halaman. Tidak hanya itu, kami juga mempertanyakan hak-hak almarhumah, seperti status kepegawaiannya, apakah sebagai pegawai Pemda atau Yayasan, serta gaji tiga bulan yang belum terbayarkan,” ujar Melki Weruin.
Ia juga mempertanyakan apakah ada santunan kematian bagi korban, mengingat Rosalia Sogen telah bertugas di daerah pelosok untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak di sana. Menurutnya, ketika seorang guru yang berjuang di daerah terpencil meninggal dunia, pemerintah dan yayasan seharusnya tidak hanya memikirkan pemulangan jenazah, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai jaminan sosial dan santunan duka bagi keluarga yang ditinggalkan.
Meski demikian, Melki tetap mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas proses evakuasi yang telah dilakukan hingga jenazah bisa sampai di Jayapura. Namun, ia berharap ada kepastian lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan keluarga.
Sementara itu, Ketua Yayasan Serafim, Pdt. Jhon Fallo, menyampaikan bahwa Rosalia Sogen telah melayani di Distrik Anggruk selama dua tahun. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pengamanan tenaga pendidik di daerah rawan konflik seperti Yahukimo.
“Kami sedang berada dalam dilema. Maju salah, mundur juga salah. Namun, saat ini kami fokus pada penanganan jenazah dan korban yang masih dirawat. Kami berharap mereka yang mengalami trauma dapat segera pulih, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar Pdt. Jhon Fallo.
Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait perlindungan dan jaminan keselamatan bagi para tenaga pendidik yang bertugas di daerah rawan konflik. Keluarga korban berharap ada kepastian dari pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai hak-hak korban serta proses pemulangan jenazah secepatnya.
TIM
