Koreri.com, Sorong – Hari pertama masuk kantor pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) sudah mendapat warning.
Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau saat memimpin apel perdana di lapangan upacara kantor Pemerintahan setempat, Selasa (8/4/2025) memberikan atensi kepada para pimpinan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) triwulan berjalan tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa pimpinan OPD wajib mengontrol para bendaharanya untuk menyelesaikan LPJ dimaksud.
Laporan pertanggung jawaban triwulan pertama tahun 2025 itu dituntut untuk segera dimasukan ke bagian keuangan, sehingga serapan anggaran meningkat.
Kepada awak media usai apel pagi, Wagub Ahmad Nausrau mengakui banyak OPD belum serahkan LPJ.
“Itu triwulan laporan tahun ini banyak OPD yang belum serahkan LPJ. Laporan SPJ ke keuangan harus segera disampaikan karena akan berpengaruh ke dana transfer, gaji, pembayaran TPP dan yang lainnya,” desaknya.
Jika itu tidak segera disampaikan maka itu akan menghambat kerja, peresapan anggaran, kerja kerja pemerintahan.
“Itu yang menjadi atensi Gubernur,” tegas Wagub.
Ia menambahkan, akan ada pertemuan dengan Gubernur Elisa Kambu guna mendapatkan arahan.
“Hari ini kita rapat dengan Gubernur supaya ada arahan. Ini kita sudah gas full kita sudah mulai kerja full kalau kemarin puasa kita masih dihadapkan dengan suasana Ramadan kemudian Lebaran dan liburan. Sekarang ini kita sudah mulai kerja full jadi semua harus bergerak cepat. Pimpinan OPD sudah saatnya tidak kerja santai, tidak lagi lengah , para stafnya sudah harus diajak kerja cepat,” pungkasnya.
KENN
