Koreri.com, Sorong – Gubernur Elisa Kambu (Elkam) resmi mengukuhkan Edi Sunardi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Pengukuhan tersebut menandai kehadiran lembaga auditor di provinsi termuda di Indonesia.
Prosesi pengukuhan kepala perwakilan berlangsung di ruang rapat utama lantai 3, kantor Gubernur PBD, Kota Sorong, Jumat (11/4/2025).
Gubernur Elkam mengatakan BPKP memiliki tugas melakukan pengawasan pembangunan dengan anggaran yang bersumber dari APBN untuk lembaga-lembaga atau Kementerian (instansi vertikal) yang ada di daerah.
“Namun juga kolaborasi dengan Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus dalam melakukan audit dan investigasi,” urainya.
Secara khusus gubernur mengapresiasi kehadiran BPKP di provinsi termuda 38 ini karena PBD membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah, penguatan implementasi manajemen resiko, efektivitas pengendalian korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penguatan perencanaan keuangan daerah, serta optimalisasi peran aktif dalam mengawal pembangunan di masing masing pemerintah daerah.
“Kalau kita mau tata kelola pemerintahan kita baik, pembangunan tata kelola keuangan baik maka kita perlu berkolaborasi,” tegasnya.
Elkam menyebutkan ada dua unsur dasar yang menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kehadiran BPKP.
Pertama adalah tenaga atau SDM sebagai penunjang aktivitas kinerja pengawasan pembangunan keuangan daerah.
“Dan yang kedua adalah pembiayaan bagi lembaga tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Akuntan BPKP RI Sally Salamah menyampaikan lembaga ini hadir di Provinsi PBD untuk memperkuat pengawasan pembangunan guna mewujudkan pencapaian target-target Pemda.
Dia menyebutkan secara nasional, setiap tahun BPKP memiliki agenda prioritas pengawasan yang di 2025 ini mengusung tema “Pengawasan dalam rangka mengawal Kemandirian Bangsa”.
Sementara khusus untuk BPKP PBD mencakup sasaran pengawasan dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan Pemda dengan tema “RKPD Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Akses Pelayanan Publik Dasar guna Meningkatkan Pemerataan Pembangunan”.
Sally menambahkan BPKP PBD akan melakukan pengawasan di sektor sektor pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pengembangan ekonomi inklusif berkelanjutan.
“Tentunya untuk kelancaran dan keberhasilan program program kerja pengawasan kami ini tetap harapkan adanya kerjasama, kolaborasi dan sinergitas dari kita semua,” imbuhnya.
Untuk hasil pengawasan BPKP akan dituangkan dalam bentuk laporan eksekutif daerah di akhir tahun dan per semesternya sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan pemerintah daerah.
Edi Sunardi selaku Kepala Perwakilan yang baru dikukuhkan, mengatakan kehadiran BPKP adalah sebagai mitra kerja bagi provinsi dan semua pemerintahan daerah se wilayah PBD.
Menurutnya, yang menjadi prioritas adalah bagaimana melakukan pengawalan mulai dari perencanaan yang efektif, penganggaran yang efisien, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang akuntabel dan transparan sehingga dengan penguatan mulai dari perencanaan hingga ke pelaporan harapannya tata kelola pemerintahan akan menjadi semakin lebih baik.
Dengan begitu, apa yang menjadi cita-cita Papua Barat Daya Sehat, Cerdas dan Produktif itu bisa terealisasi.
“Kami memiliki mandat bagaimana BPKP hadir dan bermanfaat mengawal pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga di awal kerja kami, memerlukan kolaborasi yang baik, perencanaan yang baik serta pengarahan yang baik untuk mewujudkan cita-cita yang ada dalam RKPD di setiap Pemda,” pungkasnya.
ZAN
