Koreri.com, Manokwari – Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 se-Provinsi Papua Barat Tahun 2025 resmi digelar.
Giat tersebut berlangsung di Gedung TP PKK Provinsi Papua Barat di Arfai, Selasa (22/4/2025).
Raker yang dihadiri Bupati 7 Kabupaten di Papua Barat ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Drs Dominggus Mandacan M.Si.
Turut hadir, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MPRPB Judson Waprak, Polda Papua Barat, Kodam XVIII Kasuari, Kabinda Papua Barat, Bappeda se Papua Barat, serta pimpinan OPD setempat.
Tema yang diusung “Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan Mandiri”.
Gubernur dalam arahannya mengatakan, dalam merancang arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu mencermati secara bersama kondisi objektif indikator makro Provinsi Papua Barat sebagai titik tolak Perumusan strategi kedepan.
Salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2024 tercatat sebesar 67,69 menunjukkan adanya peningkatan 0,85 poin dari tahun sebelumnya yaitu 66,84.
Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan kesehatan dan standar hidup layak meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional.
Sementara itu angka kemiskinan di Papua Barat masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 21,66%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya 22,15 namun masih tergolong tinggi secara nasional.
“Hal ini menunjukkan bahwa iklim terdapat perbaikan dari sisi lainnya dan ekonomi masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata,” bebernya.
Dari sisi ekonomi pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2024 mencapai 20,80% yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta adanya kontribusi dari sektor industri pengolahan dan perkembangan ekonomi.
Namun demikian pertumbuhan ini belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara optimal
Hal tersebut tergambar dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada bulan Agustus 2024 berada pada angka 4,13%
Hal ini menggambarkan masih terdapat Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru.
Kemudian lebih lanjut Gubernur mengatakan, Gini Rasio Papua Barat tahun 2024 tercatat sebesar 0,385. Meskipun angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif moderat namun tetap menjadi perhatian karena adanya potensi Kesenjangan antara wilayah dan antara kelompok sosial yang bisa memicu eksklusi dalam jangka panjang..
“Dalam menyikapi realitas tersebut saya ingin menegaskan bahwa Gubernur sebagai kepala daerah juga memegang mandat sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah,” tegasnya
Gubernur bertanggung jawab untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, menjamin implementasi program strategis nasional serta menjaga stabilitas politik sosial dan hukum di wilayah Papua Barat.
Fungsi tersebut sangat penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri namun sejalan dengan visi Indonesia emas 2045 dan RPJMN tahun 2025-2029 dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kearifan lokal dan kebutuhan real masyarakat di Papua Barat.
Dalam forum ini juga akan menyepakati beberapa program prioritas strategis bersama antara pemerintah provinsi dan Kabupaten sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan kewenangannya
RED
