Koreri.com, Sorong – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi membuka kantor perwakilan di 4 daerah otonomi baru (DOB).
Ke 4 DOB tersebut masing-masing Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Dimomen yang sama, turut pula berlangsung mutasi jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sertijab Kepala BPK Perwakilan Papua dari pejabat lama Slamet Riyadi kepada Bhuono Agung Nugroho. Kemudian Kepala BPK Perwakilan Papua Barat yang sebelumnya dijabat Ahmad Luthfi H. Rahmatullah diserahterimakan kepada pejabat baru Agus Priyono.
Bersamaan dengan perkenalan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Pelembangan, Kepala BPK Perwakilan Papua Tengah Subagyo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan Amin Adab Bangun dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi PBD Rahmadi.
Prosesi sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat serta perkenalan Kepala BPK Perwakilan 4 DOB berlangsung di Ballroom Hotel Vega Kota Sorong, Kamis (24/4/2025).
Turut dihadiri Anggota VI BPK RI Drs H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., CHFA, Direktur PKN VI BPK Laode Nursiadi, Pimpinan DPRP, DPRK, Kepala daerah dan Forkopimda se-Tanah Papua.
Anggota VI BPK RI H. Fathan Subchi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara dengan mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan) dalam rangka menutup celah-celah korupsi yang berpotensi terjadi.
Ditegaskannya, BPK harus berperan aktif dalam upaya penguatan sistem pengendalian intern entitas melalui komunikasi yang efektif, pendampingan kepada entitas, dan sharing knowledge baik dalam bentuk bimtek atau focus group discussion.
“Kita tidak bangga dengan banyaknya temuan pemeriksaan,” kata Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi dalam sambutanya di acara Sertijab dan Perkenalan Kepala BPK Perwakilan se-Tanah Papua.
Kegiatan ini bagian dari komitmen bersama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana BPK di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk daerah otonomi baru.
Sementara itu Ketua Asosiasi Gubenur se-Tanah Papua Meki Fritz Nawipa, S.H mengakui momentum ini bukan sekedar pergantian jabatan tetapi juga merupakan wujud kesinambungan tanggung jawab dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara di tanah ini.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dengan bak selama ini bisa semakin ditingkatkan, BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat,” ungkap Meki Nawipa.
Gubenur Provinsi Papua Tengah itu juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dengan mengedepankan semangat keterbukaan, integritas dan pengabdian demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Papua.
Hal senada juga disampaikan Gubenur PBD Elisa Kambu, S.Sos mengharapkan BPK sebagai mitra strategis bersama pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
KENN
