Koreri.com, Manokwari – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) akan membahas Rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) inisiatif DPRP Papua Barat bersama pihak eksekutif.
Pembahasan diagendakan berlangsung pada Senin (16/6/2025) pekan depan dan dijadwalkan selama tiga hari.
Wakil Ketua Bapemperda DPRP PB Imam Musli mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan dokumen materi rancangan regulasi yang akan dibahas nanti.
Raperdasi yang akan dibahas bersama pihak eksekutif meliputi regulasi tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRP Papua Barat.
Rancangan regulasi tentang Pokok-pokok Pikiran DPRP Papua Barat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rancangan regulasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRP Papua Barat.
Kemudian ada juga dokumen Raperda sudah dibahas Bapemperda namun difinalisasi pada tahun 2025 ini yakni tentang tata cara beracara DPRP Papua Barat.
“Diharapkan Raperdasi yang akan ditetapkan dilaksanakan tahun ini. Namun tergantung hasil pembahasan bersama eksekutif hari Senin nanti,” sahut Imam Musli dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat internal Bapemperda di Hotel Aston Niu Manokwari, Jumat (13/6/2025).
Ia berharap Sekda, Kepala BPKAD, Karo hukum dan kepala inspektorat Pemprov Papua Barat wajib hadir dalam pembahasan ini.
KENN
