Koreri.com, Sorong – Proyek pembangunan kantor DPR Provinsi dan kantor Gubernur Papua Barat Daya hingga saat ini masih terus berlangsung.
Pembangunan kedua fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Sejumlah anggota Komisi III DPRP PBD berkesempatan melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan proyek, Kamis (17/7/2025).
Meski diguyur hujan ringan, pertemuan antara rombongan Komisi III DPRP PBD dan pihak Balai Pekerjaan Umum setempat berjalan lancar.
Terkait kunjungan tersebut, Ketua Komisi III DPRP PBD Max Hehanusa mengatakan bahwa design pembangunan kantor Gubernur, Dewan dan Majelis Rakyat PBD sudah mencakup icon atau muatan lokal suku yang ada di wilayah itu.
“Nanti design interior di dalamnya betul-betul sudah mencirikan setiap suku yang ada di papua barat daya.
Bukan tiba saat tiba akal, interiornya sudah didesign sebaik mungkin harus ciri khas apa yang ada di daerah ini, ” tuturnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.
Menurut Max, kualitas pembangunan gedung kantor tersebut tidak perlu diragukan. Apalagi, setiap beton yang dibuat harus melalui pengujian mutu yang masuk di laboratorium, sehingga sesuai dengan nilai proyek pembangunan.
“Nanti akan dilihat sampai pada perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red). Kualitas dari bangunan ini menentukan nilainya,” sambungnya.
Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh pihak pekerja bahwa proyek tersebut ditargetkan selesai pada 13 Desember tahun 2025.
Meski ditargetkan pekerjaan hingga akhir tahun 2025, kata Max tidak menutup kemungkinan bisa terjadi molor yang diakibatkan faktor cuaca, ataupun persoalan lainnya.
“Saya yakin bisa selesai, kalau ada pergeseran ya mungkin satu atau dua bulan kedepan,” tutur Max Hehanusa.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRP PBD Laode Syamsir mengaku jika pihaknya melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan yang dilakukan oleh Balai Pekerjaan Umum Papua Barat Daya.
“Hari ini kita sebenarnya mau mengunjungi tiga lokasi pekerjaan, yaitu Kantor Gubernur, DPR dan MRP, tapi karena hujan jadi fokus kita di DPR,” tutur Laode Syamsir.
Saat berdialog, ada usulan untuk perubahan tata ruang kerja anggota DPR, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kedepannya DPR selaku pengguna kantor tersebut sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak salah pada tata letak ruangan.
“Sebagai pengguna kita perlu melihat jangan sampai ada ruangan yang kecil dan tata letaknya tidak pas, sehingga tadinya ada ruangan yang terlalu kecil kalau bisa disatukan dua ruangan supaya bisa menjadi luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Sukriadi, salah satu Anggota Komisi III DPRP PBD mengapresiasi kinerja progres pekerjaan pembangunan tiga gedung kantor tersebut.
Antara rencana pembangunan dengan realisasi pekerjaan terjadi deviasi hanya 4℅. Dengan begitu Ia optimis jika pekerjaan pembangunan kantor tersebut dapat selesai pada akhir tahun 2025.
Oleh karena itu, Sukriadi berharap persoalan sengketa lahan seluas 2 hektare yang menjadi perbincangan saat ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak menghambat proses pembangunan.
“Kita berharap persoalan lahan seluas 2 hektar itu bisa terselesaikan oleh pemerintah, supaya tidak menghambat proses pembangunan,” pungkasnya.
KENN
