Koreri.com, Manokwari – Kunjungan kerja Komisi IV DPRP Papua Barat ke Kalimantan Timur membuka cakrawala baru terkait peluang luar biasa dari sektor perdagangan karbon.
Secara khusus terhadap sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat sendiri.
Kaitannya dengan kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPRP Papua Barat Irsan Lie menyampaikan sejumlah poin penting.
“Berkaitan dengan telah diselesaikannya kunjungan kerja Komisi IV DPRP Papua Barat maka perlu kami sampaikan beberapa hal yang diperoleh dalam kunjungan dimaksud,” ungkapnya sebagai keterangan tertulis yang diterima Koreri.com, Kamis (17/7/2025).
Diketahui bahwa DPRP Papua Barat selalu berupaya mendorong Pemerintah Provinsi dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Hal itu yang sering disampaikan oleh Dewan dalam rapat-rapat dengan Pemprov maupun saat Pambahasan APBD kususnya pada komponen Pendapatan.
Hal ini memacu beberapa OPD untuk berlomba dalam mencari sumber pendapatan lain yang belum maksimal.
“Pada APBD Tahun Anggaran 2025 ini, kita memperoleh 36 miliar lebih pendapatan dari sektor Kehutanan. Salah satunya dari alokasi pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) sebagaimana SK Menteri LHK Tahun 2023 yang berjumlah 2,6 juta US$. Sebagai hasil dari upaya pemerintah Papua Barat dalam memitigasi perubahan iklim dan ekonomi hijau,” urainnya.
Dari paparan Dinas Kehutanan pada Komisi IV DPRP Papua Barat, provinsi ini memiliki surplus 520 juta ton Co2 yang jika diperdagangkan pada bursa karbon dengan estimasi nilai transaksi dapat mencapai Rp78 triliun.
“Maka dengan terbitnya Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, kita tinggal melihat skema seperti apa yang tepat. Tentu ini sebuah potensi dengan nilai yang sangat fantastis serta peluang membuka banyak lapangan kerja di 7 Kabupaten,” beber Ketua DPRD Kabupaten Kaimana periode 2019-2024 ini.
Tentunya, Irsan Lie secara khsus sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menerima Komisi IV DPRP PB dan membagi pengalaman yang sangat luar biasa.
Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah memperoleh sekitar Rp300an miliar dari 20 juta ton yang mereka hasilkan dan sementara melengkapi beberapa dokumen persyaratan untuk memperoleh sisa pembayaran lebih dari Rp1 triliun.
“Dari hasil kunjungan Komisi IV ini akan kami tindak lanjuti dengan membahas bersama Pemerintah khususnya OPD terkait yang mana kesimpulan awal kami bahwa untuk mendapatkan manfaatnya butuh proses yang sangat tidak mudah, perlu keseriusan, kemampuan sumber daya manusia dan kerja kolektif dari setiap pemangku kepentingan baik Pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa lebih memaksimalkan potensi ini,” imbuhnya.
Namun, Irsan Lie menilai dari hasil paparan Dinas Kehutanan Papua Barat kepada Komisi IV beberapa waktu lalu, baik dari rencana kerja dan rencana aksi yang sudah disiapkan menunjukkan keseriusan dan kemiripan pendekatan dengan yang dilalukan Kaltim. Sehingga pihaknya optimis jika treatmennya dilaksanakan dengan baik maka hasilnya dapat tercapai.
“Kami juga menyarankan penyusunan timeline yang lebih rinci dan terukur, serta pemetaan pembagian tugas kerja termasuk peran DPRP Papua Barat dalam penyiapan regulasi, dukungan anggaran serta dukungan strategis lainnya,” dorongnya.
Irsan Lie juga menekankan soal perlunya kerja kolaboratif untuk hal ini bisa berhasil lebih cepat.
“Sehingga kedepan jangankan 78 triliun, dapat membantu memenuhi kemandirian fiskal saja sudah sangat luar biasa sehingga kita tidak perlu bergantung kepada transfer pusat,” tegasnya.
Irsan Lie menekankan pula bahwa satu pelajaran penting dari Kaltim adalah kesadaran bahwa memperbaiki dan menjaga alam lebih berharga dari eksploitasi mineral batu bara yang mereka miliki/ Karena bonusnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga keberkahan bagi generasi mendatang.
“Harapan saya secara pribadi mari kita manfaatkan kekayaan hutan atas pemberian Tuhan yang luar biasa kepada negeri ini hanya dengan memperbaiki dan melestarikannya,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.
RED
