Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah tiba-tiba melontarkan kritik tajam ke PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menjalankan usaha pertambangan di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.
Kritikan tajam dari organisasi yang mengurusi advokasi hukum tersebut berkaitan dengan pola rekrutmen tenaga kerja di perusahaan itu.
Kritik ini khususnya terkait kecenderungan perusahaan tambang raksasa tersebut yang lebih mengutamakan lulusan sarjana pertambangan dari luar dibandingkan lulusan dari kampus-kampus yang ada di Tanah Papua.
Direktur YLBH Papua Tengah Yosep Temorubun, menegaskan bahwa hal ini mencerminkan ketidakadilan dan minimnya keberpihakan PTFI terhadap potensi lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang telah menyelesaikan studi pertambangan di tanah kelahirannya sendiri.
“Sudah banyak sarjana pertambangan lulusan kampus di Papua yang kompeten dan siap bekerja, namun mereka jarang dilirik. Justru PT Freeport lebih banyak merekrut lulusan dari luar Papua. Ini bentuk pengabaian terhadap potensi lokal,” tegas Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun dalam pernyataan resminya, Selasa (29/7/2025).
YLBH juga menyoroti kuatnya dominasi ego sektoral dalam proses rekrutmen. Mereka menuding adanya praktik solidaritas alumni kampus tertentu dari luar Papua yang secara tidak langsung menutup peluang bagi lulusan dari Papua untuk bersaing secara adil di internal perusahaan.
“Solidaritas alumni kampus tertentu seolah menjadi tiket eksklusif untuk menempati posisi strategis di PTFI. Ini bukan zamannya lagi! Proses rekrutmen seharusnya tidak dibangun atas dasar ikatan kampus, tapi berdasar kompetensi dan keberpihakan terhadap OAP,” lanjutnya.
Lembaga ini menegaskan bahwa kampus-kampus di Papua, seperti Universitas Cenderawasih dan lainnya, telah berupaya keras membuka dan mengembangkan jurusan teknik pertambangan.
Namun sayangnya, para lulusannya masih minim mendapat tempat di perusahaan yang justru beroperasi di atas Tanah Papua itu sendiri.
“Papua bukan tanah kosong. Ada pemiliknya. Dan sebagai perusahaan yang mengeruk hasil bumi dari tanah ini, PT Freeport harus punya tanggung jawab moral dan sosial untuk memprioritaskan tenaga kerja asli Papua,” tegas Yosep.
YLBH Papua Tengah mendesak agar PTFI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rekrutmen dan membuka ruang lebih besar bagi sarjana OAP lulusan kampus Papua agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi aktif dalam industri yang beroperasi di atas hak ulayat mereka.
Perlu diketahui, kritik tajam YLBH Papua Tengah ini merespon pernyataan Uniersitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta melalui situsnya, https://ugm.ac.id/id/berita/236-lulusan-ugm-bekerja-di-freeport-indonesia/
Sebagaimana dikutip dari laman berita tersebut, menyebutkan sebanyak 236 lulusan UGM bekerja di PT Freeport Indonesia dan empat diantaranya berada di jajaran top manajemen.
Dengan adanya para alumni diharapkan akan memperkuat kolaborasi dengan almamater dalam segala bidang, magang kerja, kolaborasi riset bahkan memperluas akses bagi lulusan UGM untuk bekerja di perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi selama hampir 60 tahun di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Rektor UGM Prof Ova Emilia, mengaku senang dan bangga dengan para alumni yang berkiprah di industri pertambangan Freeport Indonesia. Menurutnya kontribusi alumni ini bisa meningkatkan reputasi UGM dalam mendorong kualitas lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas masing-masing.
“Kerja sama dengan alumni di Freeport bisa diteruskan terutama pada pengembangan SDM dan pemberian beasiswa, bisa pengembangan talenta adapun di bidang CSR maupun pengembangan untuk masyarakat di sini. Saya lihat potensi ini luar biasa,” kata Ova dalam silaturahmi dengan para alumni yang bekerja di Freeport di Hotel Rimba Papua Hotel, Timika, Papua Tengah, Kamis (24/7) malam.
EHO
