Koreri.com, Nimbokran – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM) dan Constant Karma (CK) terus menyapa masyarakat menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Salah satu titik yang disambangi adalah Lembah Grime Nawa khususnya di Kampung Benyom 1 dan 2 di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
Dalam kampanye tersebut, Kristina Lulopora Mano, istri dari BTM yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Papua menyampaikan orasi politiknya mewakili partai. Ia menegaskan komitmen BTM-CK untuk membenahi layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih di wilayah pedalaman Papua.
“Saya berdiri di sini bukan sebagai istri calon gubernur, tapi sebagai kader PDI Perjuangan yang mendapat mandat untuk menyampaikan visi-misi BTM-CK,” ujar Kristina, Jumat (1/8/2025), di Lapangan Benyom 1.
Kristina menyoroti kondisi pelayanan Puskesmas yang masih belum optimal, terutama dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap gizi dan pendidikan anak guna mencetak generasi Papua yang sehat dan cerdas.
Terkait air bersih, ia mengungkapkan bahwa saat BTM menjabat Camat Nimbokrang, ia telah melakukan survei ke Kali Biru untuk merancang akses air bersih bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Kristina juga menyinggung alasan PDIP terus mendukung BTM sebagai figur pro-rakyat.
“BTM adalah sosok yang memperjuangkan harkat dan martabat rakyat kecil, sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik,” jelasnya.
Ia menambahkan, program prioritas BTM-CK mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu isu penting yang diangkat adalah aspirasi pemekaran Kabupaten Grime Nawa. Kristina menyatakan, BTM-CK berkomitmen memperjuangkan pemekaran wilayah adat Tabi dan Saireri menjadi Provinsi Papua Utara.
“Pemekaran dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat, agar pembangunan lebih merata dan masyarakat tak harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus administrasi,” pungkasnya.
TIM
