Koreri.com, Sorong – Aksi demo damai dilakukan oleh Forum Gerakan Peduli Papua dengan mendatangi Kantor DPR Kota Sorong, Senin (1/9/2025).
Demo dilakukan menyoal terbitnya SK ketua definitif lembaga itu yang dikeluarkan DPP Partai Golkar yang ternyata figurnya bukan orang asli Papua (OAP).
Forum Gerakan Peduli Papua menuntut agar Ketua DPR Kota Sorong harus diisi OAP.
Sekretaris Forum Gerakan Peduli Papua Andreas Sowe menyampaikan sikapnya.
“Hal ini membuat keresahan kami, orang asli Papua terkait apa yang menjadi aspirasi kami kedepannya. Kami berharap dan ingin agar kursi ketua DPR Kota Sorong haruslah diisi orang asli Papua,” ungkapnya memberikan keterangan pers.
Andreas mendesak agar SK yang sudah diterbitkan agar direvisi dan diubah.
“Kami sudah mengalah dari 29 kursi di legislatif, kami hanya mendapatkan 7 kursi (OAP, red). Namun itu bukan masalah karena itu adalah permasalahan demokrasi. Tapi yang jadi persoalan adalah Ketua DPR Kota Sorong yang sudah terbit SK-nya harus direvisi dan diubah,” desaknya.
Andreas mengaku ada kekuatiran jika kursi Ketua DPR Kota Sorong bukan diisi OAP.
“Yang kami khawatirkan adalah jika yang menduduki kursi Ketua DPR bukan orang asli Papua maka bagaimana dengan aspirasi dari anak-anak,mama-mama dan orang tua asli Papua yang bicara tentang makan, rumah, alam dan khidupan di atas tanah ini,” bebernya seraya menegaskan bahwa kedudukan OAP di kursi ketua menjadi sangat penting.
“Karena figur tersebut yang memegang palu untuk mengesahkan keluh kesah dan keinginan kami orang asli Papua,” tegas Andreas.
Sementara itu, Wakil Ketua Ricky Taneri yang didampingi para anggota DPR Kota Sorong mengapresiasi demo damai yang dilakukan Forum Gerakan Peduli Papua.
“Saya berterima kasih dengan apa yang menjadi tuntutan demo. Ini rumah teman-teman semua yang datang menyampaikan aspirasi. Bebas tidak ada masalah. Kami dengan senang hati menerima aspirasi yang ada dengan baik,” ungkapnya.
Diakui Ricky, aksi demo ini menunjukkan semangat yang luar biasa dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
“Jadi langkah kami berikutnya adalah akan mengadakan rapat untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Memang seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini adalah hak partai masing-masing tapi karena sudah ada tuntutan masuk maka kami akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Dewan,” sambungnya.
“Percayalah kami tidak akan tinggal diam. Hasil aspirasi ini kami terima dan akan kami rapatkan dan akan kami sampaikan hasilnya,” janjinya.
Anggota DPR Kota Sorong Derek F Wamea menambahkan, proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme.
“Masalah hak silakan disuarakan, tetapi mekanisme ada di dalam lembaga ini tetap harus dijalankan. Aspirasi hari ini akan kami teruskan sesuai arahan pimpinan kepada DPP. Kami berharap semua tetap menjaga Kota Sorong sebagai rumah bersama,” pungkasnya.
Adapun poin aspirasi demo damai Forum Gerakan Peduli Papua yaitu,
1. Kami meminta agar hak kami sebagai orang asli Papua dalam bingkai NKRI dikembalikan dalam persoalan penujukan Ketua DPR Kota Sorong
2. Kami atas nama seluruh orang asli Papua yang ada di wilayah Kota Sorong dengan ini menolak dan tidak menerima keputusan DPP Golkar terkait pemberian SK Ketua DPR Kota Sorong kepada orang yang bukan orang asli Papua atau yang diakui sebagai orang Papua berdasarkan garis keturunan yang tidak sesuai
3. Kami meminta dengan hormat kepada DPP Partai Golkar agar segera melakukan revisi terkait SK Ketua DPRD Kota Sorong yang seharusnya dan sewajibnya diberikan kepada orang asli Papua
4. Sehubungan dengan telah ditetapkannya unsur pimpinan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua II DPR Kota Sorong yang telah diduduki oleh teman-teman Nusantara, maka dengan ini kami meminta kepada DPP Partai Golkar agar kursi Ketua DPR Kota Sorong wajib diberikan kepada orang asli Papua.
ZAN
