Koreri.com, Sorong – Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan khusus Fraksi Golkar DPR Kota Sorong.
F-Golkar DPR Kota Sorong menilai bahwa segala kesulitan, keterjepitan waktu, dan kurang matangnya pembahasan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, akibat dari keterlambatan yang sudah terjadi sejak awal.
Terlambat pada dokumen RPJMD, KUA-PPAS, dan akhirnya semua keterlambatan itu menumpuk hingga harus dibahas di detik-detik akhir APBD Perubahan.
“Keterlambatan ini bukan sekadar kronologi, tetapi sudah menjadi pola dan pola ini berbahaya karena menunjukkan lemahnya disiplin perencanaan dari pihak eksekutif,” ucap Mohammad Saman Bugis (MSB) membacakan pendapat akhir fraksi Golkar DPRK dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRK Sorong, Selasa (30/9/2025).
Poitisi NasDem itu menegaskan, ketika Pemerintah daerah tidak menghormati jadwal dan siklus anggaran, berarti sedang meremehkan kepentingan Masyarakat. Dikatakannya bahwa rakyat Sorong tidak boleh terus menjadi korban sekadar karena ketidaksiapan dan kecerobohan Pemerintah dalam menyiapkan dokumen.
Meski demikian, F-Golkar berpandangan bahwa APBD Perubahan 2025 memiliki peran strategis untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, dengan penuh rasa tanggung jawab politik.
“Jika pola keterlambatan dan kesalahan terus terulang, Fraksi Golkar akan dengan serius mempertimbangkannya dalam pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2026,” cetus MSB.
Ditegaskannya bahwa F-Golkar akan dengan mudah memberikan persetujuan bila eksekutif tidak membenahi kualitas dokumen perencanaan.
“Kami bisa menerima saat ini karena keadaan mendesak, tetapi tidak untuk seterusnya. Jika keterlambatan dan kesalahan kembali terjadi, Fraksi Golkar tidak akan segan untuk menyatakan sikap penolakan terhadap dokumen anggaran tersebut,” tegasnya.
Sebab persetujuan terhadap APBD adalah mandat politik, dan mandat itu tidak bisa dipermainkan.
Dengan demikian jelas, bahwa penerimaan F-Golkar terhadap APBD Perubahan 2025 ini bukan tanda kelemahan Legislatif. Melainkan bentuk tanggung jawab demi rakyat Kota Sorong.
“Fokus kami adalah pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, Dinas Perlindungan, Bintunit dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – terkait pengelolaan sampah, seerta Dinas Pemuda dan Olahraga,” pungkasnya.
KENN
