Koreri.com, Manokwari – Tuntutan aliansi mahasiswa dan masyarakat Papua Barat dalam aksi demonstrasi, Selasa (2/9/2025) diapresiasi Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.
“Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya yang berlangsung damai. Terima kasih adik-adik sudah menyampaikan dengan sopan santun,” ujar Gubernur dihadapan para peserta aksi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 17 tuntutan yang sebagian besar berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
Dominggus menegaskan bahwa seluruh poin tuntutan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Dari 17 tuntutan tadi, yang menjadi kewenangan kabupaten akan dibicarakan di tingkat kabupaten, sedangkan yang menjadi urusan provinsi akan kami bahas di tingkat provinsi. Untuk poin-poin yang perlu ditindaklanjuti ke Pemerintah pusat, satu pun tidak akan kami kurangi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu juga memastikan bahwa semua tuntutan telah diterima secara resmi dan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, Ketua DPRP Papua Barat, serta dirinya sendiri sebagai Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dalam menyampaikan aspirasi, mengingat potensi penyusupan dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
“Kita bersama-sama menjaga kedamaian karena kita tidak tahu ada kelompok atau orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun dari luar daerah, yang bisa saja memanfaatkan situasi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menanggapi soal tuntutan massa aksi untuk penetapan sejumlah regulasi, lembaga wakil rakyat ini siap melaksanakan.
Menurutnya, Peraturan daerah tentang perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat telah ditetapkan pada 2024 lalu.
“Perda tentang perlindungan terhadap hak masyarakat adat sudah ditetapkan kemudian Perda tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis adat juga sudah ditetapkan jadi sekarang kita sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Orgenes Wonggor.
Lebih lanjut dijelaskan, DPRP Papua Barat akan dorong lewat Bapemperda untuk pembentukan sejumlah regulasi seperti penjualan pinang Khusus pedagang orang asli papua (OAP) dan hasil kebun mama mama papua dijadikan sebagai makanan pokok makan bergizi gratis.
KENN
