Koreri.com, Manokwari– Tunggakan bonus atlet Papua Barat sejak pelaksanaan pekan olahraga nasional (PON) XX tahun 2021 hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.
Untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan ini, Komisi II DPR Papua Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Koni Papua Barat dan Atlet serta pelatih membahas tunggakan pembayaran bonus kepada para atlet peraih medali Emas di PON XX
Rapat dengar pendapat yang digelar di Hotel Niu Aston Manokwari Jumat (19/9/2025) dihadiri Wakil Ketua I DPRP Petrus Makbon,S.H, Ketua Komisi II Ahmamd Kuddus,S.T bersama anggotanya Ever Indou, S.I.P.,M.M, Amin Ngabalin,S.Pi dan Fachri Tura.
Pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON di Papua Gubernur Papua Barat menjanjikan Bonus bagi atlet yang meraih medali dengan Bonus bervariasi.
Bagi peraih medali emas akan memperoleh Rp1 Miliar Bonus, Papua Barat kala itu mendapat tiga medali emas dari Cabor Terjun Payung, Kempo dan Tinju dan 7 Medali perak.
Ketua Komisi II DPR Papua Barat Ahmad Kudus ST mengatakan RDP ini untuk membahas penyelesaian pembayaran bonus bagi Atlet PON 2021.
“Tadi kita mendengar dengan jelas pemaparan dari Perwakilan Cabor, Kadispora dan KONI Papua Barat sehingga kita tau dengan persis permasalahan, dari keseluruhan yang sudah terbayarkan 42 persen sedangkan yang belum 58 persen,” kata Ahmad Kudus usai memimpin rapat tersebut.
Politisi Golkar itu menyebut bahwa yang tersisa 58 persen yang belum terbayar membutuhkan Anggaran sekitar Rp21 miliar lebih hak para Atlet penyumbang Medali di Papua Barat.
“Kita dari Komisi II DPR Papua Barat akan mendorong ke tim anggaran pemerintah Daerah TAPD Papua Barat agar diatur skema Pembayaran, mengingat RDP ini di akhir Tahun 2025 sehingga tentu tak bisa masuk di APBD induk, kita akan dorong di perubahan 2026,” ucapnya
Ahmad Kudus menegaskan bahwa para atlet yang telah berkontribusi bagi Provinsi Papua Barat jangan lagi disibukkan dengan urusan seperti ini agar kedepan mereka lebih fokus untuk berlatih dan meraih prestasi
“Pemerintah lebih memperhatikan secara administrasi kebutuhan para Atlet sehingga tidak ada lagi kendala karena Tahun 2027 kita menghadapi PON di NTB, jadi kami DPR akan mengawal ini secara serius,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Hans Mandacan mengatakan pemberian Bonus kepada para atlet berprestasi di Papua Barat bukan Dominggus Mandacan secara pribadi tetapi selaku Gubernur Papua Barat tentu ini wibawa pemerintah.
“Keterlambatan ini bukan Kami pemerintah, saat itu kami sudah ajukan di Perubahan kalau pas di Induk pasti sudah terselesaikan, tetapi Koni harusnya melengkapi dokumen yang kami minta yaitu SK kontingen, SK Per-cabor dan Sertifikat yang mereka dapatkan medali harus lengkap,” kata Kepala Dispora Papua Barat Hans Mandacan
Keterlambatan di APBD Induk 2022 karena dokumen namun memasuki perubahan 2022 baru terealisasi meski yang di ajukan sekitar Rp46 Miliar namun yang terealisasi direvisi hingga didapatkan Rp20 Miliar untuk dua Organisasi yang memayungi Olahraga di Papua Barat yakni Koni Papua Barat dan NPC atau National Paralimpik.
“Saat itu terjadi perubahan kepemimpinan dari Bapak Dominggus Mandacan ke Penjabat gubernur di Tahun 2022, saya harapkan saat itu Pelaksana tugas mengusulkan di perubahan 2023 namun tidak dianggarkan bahkan juga di Tahun 2024,” kata Hans Mandacan.
Adry Benny Terok Perwakilan Cabor Terjun Payung mengatakan bahwa pada PON Papua Cabor terjun payung meraih satu medali emas dan satu medali perak.
“Masalah keterlambatan Bonus ini jelas Atlet kecewa karena mereka sudah diberikan harapan, mereka pada saat itu terlanjur mengambil kredit dengan harapan bonus yang diterima akan menutupi kredit tetapi kenyataan berbeda,” kata Adry Terok usai RDP
Dia berharap dengan RDP ini kedepan bisa melahirkan solusi bagi para atlet yang punya penantian cukup panjang. “Kami berharap ada solusi setelah RDP ini karena mereka sudah menanti cukup lama,” kata Adry Terok.
KENN
