Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Seminar Kajian Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) serta pemekaran distrik dan kelurahan di wilayah Mimika. Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Rabu (29/10/2025).
Mewakili Bupati Mimika, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Mimika.
“Proses pembentukan DOB tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Harus melalui kajian kelayakan yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Yoga.
Ia menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan peluang bagi daerah untuk menata wilayahnya melalui mekanisme pemekaran DOB.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, memperkokoh identitas sosial budaya, dan mengangkat harkat serta martabat orang asli Papua.
Berdasarkan hasil kajian akademik, terdapat tiga calon DOB di Kabupaten Mimika yang dinilai layak untuk dimekarkan, yaitu Calon DOB Kabupaten Kokonao, Calon DOB Kabupaten Agimuga, dan Calon DOB Kota Mimika.
Dari hasil penilaian kapasitas daerah, Calon DOB Kokonao memperoleh nilai 416, Calon DOB Agimuga 407, dan Calon DOB Kota Mimika 413.
Nilai tersebut mencerminkan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, kondisi geografis, sosial budaya, hingga kemampuan keuangan daerah.
“Kajian ini menjadi dasar ilmiah dan administratif yang sangat penting untuk memastikan setiap wilayah yang diusulkan benar-benar siap, baik secara teknis maupun kelembagaan,” tambah Yoga.
Ia berharap hasil kajian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi menjadi panduan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik di masa mendatang.
“Kita ingin pembangunan di Mimika tumbuh merata dan berkeadilan, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan tetapi juga menyentuh pelosok,” tegasnya.
Kegiatan seminar menghadirkan narasumber dari Lembaga Kajian Transformasi Birokrasi serta dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Mimika, pimpinan OPD, kepala distrik, dan kepala kelurahan di lingkungan Pemkab Mimika.
Yoga juga menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun kajian dan seluruh pihak yang telah berkontribusi, seraya menegaskan bahwa hasil seminar ini akan menjadi bahan penting dalam mendorong percepatan pembentukan DOB yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
TIM
