Koreri.com, Singkawang – Bupati Mimika Johannes Rettob menghadiri Konferensi Kota Toleran (KKT) 2025 yang digelar Setara Institute di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada 15–16 November 2025.
Kehadiran Bupati Mimika merupakan undangan resmi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum nasional tersebut, Bupati Rettob memaparkan kondisi keragaman masyarakat Mimika sekaligus langkah Pemerintah daerah dalam menjaga dan memperkuat toleransi.
Ia menilai KKT menjadi ruang strategis bagi daerah untuk saling belajar dan memperkuat komitmen menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta menghargai keberagaman.
“Setiap gagasan yang lahir dalam forum ini adalah langkah menuju Mimika yang semakin rukun dan maju,” kata Bupati Johannes Rettob saat pemaparan materi di KKT Singkawang, Minggu (16/11/2025).
Mimika dikenal sebagai salah satu wilayah paling heterogen di Indonesia. Tercatat sekitar 52 kerukunan yang berada di bawah pembinaan Pemkab Mimika.
Data statistik sektoral menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama terdiri dari Kristen 48,7 persen, Katolik 22,76 persen, Islam 28,9 persen, Hindu 0,08 persen, Buddha 0,05 persen, dan Konghucu 0,01 persen.
Menurut Bupati Rettob, keragaman tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan agar hubungan sosial masyarakat tetap harmonis.
Karena itu, melalui forum KKT 2025, Mimika berupaya menyerap berbagai praktik baik dari daerah lain, terutama terkait kebijakan inklusif dan pelayanan publik yang ramah keberagaman.
Pemkab Mimika juga terus memperkuat kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), melalui penyelenggaraan dialog lintas iman serta berbagai kegiatan harmonisasi yang bertujuan menjaga stabilitas sosial.
Partisipasi Mimika dalam KKT 2025 menegaskan kembali bahwa toleransi adalah pilar penting pembangunan daerah, sekaligus fondasi menuju Mimika yang rukun, maju, dan inklusif.
Setara Institute menempatkan KKT sebagai wadah kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ekosistem toleransi serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu meminimalkan potensi gesekan sosial.
EHO
