Koreri.com, Sorong – Gerakan kebangkitan petani dan nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Kerja (Raker) Strategis untuk menyusun program kerja tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah dan pusat, Senin (26/1/2026).
Pertemuan dihadiri Ketua DPW PKB PBD Abdullah Gazam, pengurus Gerbang Tani, pengurus DPW PKB dan anggota DPRK Sorong hingga para petani ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah aksi di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Raker ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan lokal seperti akses pasar, modernisasi alat produksi, serta keterbatasan infrastruktur.
Para peserta sepakat bahwa kerjasama dengan Pemda serta instansi pusat sangat diperlukan untuk memaksimalkan dampak program di tingkat tapak.
Dalam dialog intensif, berbagai program prioritas dibahas, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan perikanan dan usaha nelayan, serta pemberdayaan kelompok tani dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
Diskusi juga menekankan perlunya dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan teknologi perikanan untuk meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing komoditas lokal.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah mendukung modernisasi pertanian melalui pendistribusian alsintan ke kelompok tani di sejumlah kabupaten/kota di PBD.
Selaras dengan itu, Ketua Gerbang Tani PBD Yustanto juga menyampaikan sinergi antara Gerbang Tani dengan Pemerintah daerah sangat diperlukan dalam merealisasikan program kerja.
“Kerjasama dengan pemerintah bertujuan untuk memperluas akses modal, memperkuat kelembagaan kelompok, serta menyinkronkan rencana program dengan kebijakan pembangunan daerah,”ujarnya.
Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya pada percepatan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi perairan, sehingga program yang dirancang memiliki dukungan anggaran dan akses teknis dari berbagai tingkat pemerintahan.
Selain itu, peserta rapat menyoroti pentingnya keterlibatan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar dukungan program dapat berkesinambungan, mulai dari penyediaan benih unggul dan sarana budidaya, hingga peningkatan kapasitas kelompok nelayan melalui teknologi ramah lingkungan dan akses pasar yang lebih luas.
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci untuk menjawab tantangan geografis dan logistik yang dihadapi petani dan nelayan di wilayah Papua Barat Daya.
Raker ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
Penyusunan program kerja terpadu yang memadukan sektor pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Penguatan kelembagaan kelompok tani dan nelayan melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan.
Peningkatan sinergi kebijakan dan dukungan anggaran antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Raker ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan PBD sebagai daerah yang mandiri dalam sektor agraria dan perikanan, serta sebagai contoh sinergi efektif antara Gerbang Tani dengan aparatur pemerintahan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
RLS
