Koreri.com, Sorong- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat Daya Agustinus Kambuaya,S.IP.,S.H menilai pembangunan di Provinsi ke-38 ini belum maksimal.
Penegasan ini disampaikan Senator muda asal Maybrat saat menggelar Focus Grup Discussion (FGD) 1 tahun kepemimpinan Elisa Kambu – Ahmad Nausrau di Provinsi Papua Barat Daya dengan mengusung tema “Tantangan, Peluang dan Masa Depan Papua Barat Daya”
Kegiatan FGD 1 tahun kepemimpinan Elisa Kambu – Ahmad Nausrau yang diikuti Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), tokoh pemuda, forum lintas suku OAP, OKP, Ormas, tokoh perempuan dan elemen masyarakat bertepatan dengan kunjungan kerja Dapil Senator ARK itu berlangsung di M-Hotel Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (21/2/2026).
Sejumlah persoalan yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya disampaikan kemudian didiskusikan bersama dalam Focus Grup Discussion tersebut.
Senator Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya mengatakan, setelah satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ditemukan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Efisiensi ini berdampak sangat luas banyak kepala daerah hasil Pemilu tidak bisa bergerak maksimal karena keterbatasan anggaran, berbagai agenda pembangunan di daerah terpaksa tertunda dengan alasan klasik yakni kekurangan dana.
Menurut Kambuaya, khusus Papua Barat Daya, provinsi ini dimekarkan pada masa transisi pemerintahan antara Presiden Jokowi dan Prabowo.
Saat pembahasan di DPR RI, pagu indikatif awal yang disepakati mencapai Rp3 triliun.
Dengan beban kerja sebagai provinsi baru, pembangunan kantor gubernur dan infrastruktur pemerintahan yang didukung pemerintah pusat angka tersebut dinilai realistis.
Namun pada tahun 2025–2026, melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yang membuat Papua Barat Daya hanya menerima sekitar Rp1 triliun. Dengan komposisi lima kabupaten dan satu kota, jumlah tersebut jelas belum mampu menjawab kebutuhan riil daerah.
“Kondisi ini memicu keresahan di masyarakat, muncul berbagai gerakan yang pada intinya menagih janji pembangunan. Bukan hanya gubernur, tetapi juga para bupati dan wali kota berada dalam tekanan. Padahal persoalan utamanya adalah keterbatasan anggaran akibat efisiensi,” kata Agustinus Kambuaya kepada awak media usai FGD.
Berdasarkan keluhan masyarakat ini, anggota MPR RI yang akrab disapa ARK itu berharap ada kekhususan bagi Papua Barat Daya dan 5 provinsi lainnya se-tanah Papua sebagai kelanjutan komitmen saat pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Jika efisiensi diberlakukan bagi daerah yang telah mandiri secara fiskal mungkin dapat dipahami, namun bagi daerah-daerah baru di 6 Provinsi di Papua dukungan anggaran masih sangat dibutuhkan.
Forum FGD ini menemukan satu kesimpulan penting yaitu, selama ini saling menyalahkan, saling menekan, bahkan saling mengkritik di tingkat daerah padahal akar persoalannya adalah anggaran dan kebijakan efisiensi.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat bersepakat membentuk forum peduli koalisi pembangunan guna menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.
Harapannya DPR RI, MPR RI, DPD RI, Komite Eksekutif, serta BP3OKP dapat menangkap aspirasi ini dan menyampaikannya kepada para pengambil keputusan, baik Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Presiden, maupun Wakil Presiden yang mendapat mandat khusus mengurus Tanah Papua
“Saat ini Presiden bertanggung jawab melalui Komite Eksekutif, dan Wakil Presiden melalui BP3OKP keduanya memiliki peran dalam percepatan pembangunan Papua. Namun yang ditunggu masyarakat adalah hasil nyata dari kebijakan tersebut Itulah yang kita tunggu,” tegasnya.
KENN
