Koreri.com, Ambon – Penyerahan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat Maluku digelar secara seremonial di Desa Hatiwe Kecil, Kota Ambon, Selasa (3/3/2026).
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kegiatan penyerahan bantuan ini dihadiri Saadiah Uluputty selaku Anggota Komisi V DPR RI, bersama Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Ketua DPRD Maluku, Ketua DPRD Kota Ambon, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 80 unit rumah penerima bantuan BSPS Tahun Anggaran 2025 diserahkan kepada masyarakat.
Rumah-rumah tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Maluku, yang merupakan aspirasi pembangunan perumahan yang diperjuangkan dari usulan pemerintah provinsi.
Saadiah dalam pernyataannya menyebutkan BSPS sendiri merupakan program Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kehadiran kami selaku unsur pemerintah pusat dan daerah dalam acara ini mencerminkan sinergi antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah,” sambungnya.
Kolaborasi ini, lanjut Saadiah diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas perumahan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kawasan pinggiran kota.
“Program BSPS tidak hanya sekadar memberikan bantuan bangunan fisik, tetapi juga bersifat stimulan agar masyarakat dapat membangun atau memperbaiki rumahnya secara swadaya,” lanjutnya.
Fokus utama program ini adalah memastikan rumah memiliki struktur yang aman, luas lantai yang memadai, serta kondisi lingkungan yang sehat bagi penghuninya.
Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Saadiah untuk berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat.
Melalui pertemuan itu, berbagai aspirasi, persoalan, dan kebutuhan masyarakat dapat diserap secara langsung.
Dalam fungsi pengawasan, Saadiah juga memastikan bahwa alokasi anggaran pusat melalui kementerian terkait dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat di Maluku.
Kedepan, dukungan terhadap program rumah layak huni di Maluku akan terus ditingkatkan.
Untuk tahun 2026, jumlah bantuan rumah tidak layak huni yang diperjuangkan meningkat signifikan, dari 80 unit menjadi sekitar 2.998 unit pada tahap pertama, yang saat ini masih dalam proses penginputan data.
Usulan tersebut berasal dari pengajuan reguler pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Maluku serta aspirasi Saadiah Uluputty, Anggota Komisi V DPR RI dalam pembahasan APBN, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.
RLS
