Koreri.com, Timika – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Distrik Jita resmi digelar di Aula Hotel Kanguru, Timika, Papua Tengah, Jumat (6/3/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah dan masyarakat untuk membahas berbagai usulan pembangunan yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur.
Kegiatan tersebut dihadiri Tim Asistensi Bappeda Kabupaten Mimika, para kepala kampung, Bamuskam, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Distrik Jita.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika.”
Bupati Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa Musrenbang distrik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, forum Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik, sehingga setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya membahas rencana pembangunan semata, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Jita yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.
Namun demikian, pemerintah juga menyadari masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu diatasi bersama, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, melalui Musrenbang RKPD tahun 2026, pemerintah daerah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran, mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pembangunan infrastruktur guna membuka akses antarwilayah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat.
“Pemerintah bisa memiliki banyak program, tetapi jika masyarakat tidak mendukung, maka pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ujar Rontini.
Suton juga menyoroti pentingnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas umum, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, keberadaan tenaga guru dan tenaga kesehatan di kampung-kampung harus dijaga dengan baik agar mereka merasa aman dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mempersulit pembangunan fasilitas umum dengan berbagai tuntutan, seperti meminta bayaran tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintah.
“Semua pembangunan itu pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat bersama. Jika kita menutup diri atau mempersulit pembangunan, maka orang juga akan berpikir dua kali untuk datang membangun di kampung kita,” tegas Rontini.
Suton mengungkapkan, selama tiga tahun menjabat sebagai Kepala Distrik Jita, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyiapkan lahan pembangunan, termasuk melalui kegiatan upacara yang secara bergilir dilaksanakan di berbagai kampung.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menyiapkan lahan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pemerintah.
“Pemerintah siap membangun, tetapi yang paling penting adalah kesiapan lahan. Itu harus kita siapkan bersama antara pemerintah distrik dan masyarakat,” kata dia.
Meski Musrenbang tahun ini dilaksanakan di Timika karena faktor cuaca ekstrem dan keterbatasan waktu, Suton menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi substansi utama kegiatan, yakni menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Yang terpenting adalah semua aspirasi masyarakat tetap disampaikan, dicatat, dan diperjuangkan bersama agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan ke depan,” pungkasnya.
EHO
