Koreri.com, Timika – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Jita, Kabupaten Mimika, menghasilkan 129 usulan program pembangunan yang akan diusulkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan Musrenbang tersebut digelar di hotel kanguru Timika, Papua Tengah, Jumat (6/3/2026), dan diikuti perwakilan dari 10 kampung di Distrik Jita bersama tim pendamping dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika.
Berbagai usulan program yang disampaikan masyarakat mencakup penyediaan air bersih, pembangunan MCK, perumahan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan dan penerangan jalan.
Selain sektor infrastruktur dan pelayanan dasar, masyarakat juga mengusulkan program penguatan ekonomi lokal, khususnya di sektor perikanan, termasuk penyediaan alat tangkap bagi nelayan.
Kepala Distrik Jita, Suto Rontini, menegaskan keberhasilan pembangunan di wilayahnya sangat bergantung pada dukungan masyarakat, terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum.
Menurutnya, hingga saat ini berbagai pembangunan di Distrik Jita dapat berjalan dengan baik karena masyarakat memberikan dukungan penuh dengan menyediakan lahan secara sukarela tanpa meminta ganti rugi.
“Kalau masyarakat tidak mendukung, pemerintah juga tidak bisa membangun. Karena itu kita harus sama-sama mendukung pembangunan di kampung,” ujar Suto.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pelaksanaan Musrenbang tahun ini tidak dapat digelar di Distrik Jita, melainkan di Kota Timika. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat dari kampung-kampung telah dicatat dan akan diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, menilai Musrenbang merupakan forum strategis untuk menampung aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik.
Ia mengingatkan agar setiap usulan program disusun berdasarkan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan potensi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Musrenbang menjadi wadah untuk memastikan program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Fransiskus.
EHO
