Koreri.com, Sorong– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif (Disparpora-Ekraf) Papua Barat Daya, Jumat (10/4/2026).
RDP ini untuk membedah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 terkait dengan program dan kegiatan Disparpora – Ekraf yang sudah dilaksanakan.
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif Yusdi Lamatenggo hadir lengkap bersama pejabat eselon III, IV dan stafnya di ruang rapat Sekretariat DPRP PBD, Jumat (10/4/2026)
Ketua Pansus Cartensz Malibela,S.IP menjelaskan, secara umum realisasi program Disparpora-Ekraf tahun 2025 patut diapresiasi.
Namun demikian, pihaknya masih menemukan sejumlah catatan, khususnya terkait ketidaksesuaian data dalam dokumen yang disampaikan.
“Kalau terkait Dinas Pemuda dan Olahraga, ada beberapa catatan yang sudah kami rangkum, termasuk ketidaksesuaian dokumen. Tapi kami tetap mengapresiasi realisasi program tahun 2025 yang cukup baik. Nanti ada beberapa data yang akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Malibela dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, menilai pelaksanaan anggaran secara umum berjalan baik, meski masih terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan, terutama pada sektor pemuda dan olahraga yang mengelola anggaran cukup besar.
“Secara garis besar cukup baik dalam pelaksanaan anggaran. Namun yang menjadi perhatian adalah sektor pemuda dan olahraga, karena anggarannya mencapai sekitar Rp25 miliar pada tahun 2025. Sasaran utamanya harus peningkatan prestasi, bukan hanya partisipasi dalam event,” kata Samsir.
Ia menegaskan, pembinaan atlet perlu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari usia dini hingga usia prestasi.
Menurutnya, orientasi kegiatan tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan seremonial atau event semata.
“Yang kita dorong adalah pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Jangan hanya event, tetapi bagaimana menciptakan prestasi nyata di tingkat nasional,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Pansus mencatat capaian positif dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai sekitar 39 ribu orang, didominasi wisatawan dari Amerika dan Eropa. Meski demikian, peningkatan kualitas dan pemasaran pariwisata dinilai masih perlu diperkuat.
“Harapan kita, sektor pariwisata ini terus tumbuh. Perlu didorong pemasaran, termasuk kerja sama dengan agen wisata di kawasan Asia seperti China yang mulai melirik wisata bahari, termasuk Raja Ampat,” kata Samsir.
Selain itu, Pansus juga menyoroti adanya sisa anggaran pada sektor ekonomi kreatif sekitar Rp1,9 miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan belum terserap.
Dalam aspek akuntabilitas, Pansus menegaskan pentingnya transparansi penggunaan anggaran, khususnya dana Otsus, agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Semua data yang kami minta akan kami publikasikan. Ini bagian dari akuntabilitas. Setiap rupiah adalah uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui penggunaannya,” tegas Malibela.
Lebih lanjut, Pansus juga menyoroti minimnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga sepanjang tahun anggaran 2025. Menurut Samsir, kondisi tersebut menjadi hambatan dalam upaya peningkatan prestasi atlet di daerah.
“Kalau kita bicara prestasi, anak-anak muda ini harus punya tempat latihan. Tapi di tahun 2025 tidak ada alokasi pembangunan sarana olahraga, lebih banyak pada kegiatan seremonial,” ujarnya.
Ia juga menyinggung berkurangnya fasilitas olahraga, termasuk lapangan sepak bola di Wombik yang telah dialihfungsikan, sehingga semakin mempersempit ruang latihan bagi atlet.
Untuk itu, Pansus mendorong pemerintah daerah agar segera merencanakan pembangunan pusat olahraga atau sport center sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau stadion dibongkar untuk pembangunan gedung pemerintahan, maka harus disiapkan juga pengganti berupa sport center. Ini investasi jangka panjang,” kata Malibela.
Selain sarana, perhatian terhadap organisasi dan asosiasi olahraga di daerah juga dinilai masih minim. Pansus mencatat sebagian besar pembinaan olahraga masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing asosiasi tanpa dukungan optimal dari pemerintah.
“Perhatian pemerintah terhadap asosiasi olahraga masih sangat minim. Bahkan untuk cabang olahraga seperti sepak bola, belum ada dukungan anggaran yang memadai,” ujar Samsir.
Pansus berharap ke depan kebijakan anggaran dapat lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung dan berkelanjutan, guna meningkatkan prestasi olahraga serta mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua Barat Daya.
KENN
