Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong kembali menggelar reses kedua di 2026 ini dimana setiap wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi dari konstituennya.
Sebanyak 6 wakil rakyat Kota Sorong dari Dapil IV menjaring aspirasi masyarakat di Kelurahan Remu Selatan, Distrik Manoi, Rabu (3/6/2026).
Anggota DPR Kota Sorong Mohammad Saman Bugis (MSB) menyoroti minimnya realisasi aspirasi masyarakat yang terus berulang dalam setiap agenda reses Dewan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses terbaru, dimana masyarakat kembali mempertanyakan kinerja DPRK selama satu setengah hingga dua tahun masa jabatan berjalan.
MSB menjelaskan bahwa Pemerintah daerah saat ini masih memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau dan pasar. Akibatnya, sejumlah usulan lain seperti pembangunan jalan dan drainase belum dapat direalisasikan.
“Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang cukup menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Politisi muda partai NasDem itu juga menyoroti keberadaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Sorong. Menurutnya, masyarakat berharap adanya regulasi yang mengatur agar perusahaan-perusahaan tersebut memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya warga di sekitar lokasi usaha.
“Aspirasi masyarakat jelas, mereka ingin ada aturan yang mengikat agar tenaga kerja lokal bisa diberdayakan di setiap ritel modern,” sambungnya.
Di sisi lain, persoalan stunting dan minimnya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Kelurahan Remu Selatan, khususnya wilayah Rimbapala turut menjadi perhatian serius. DPRK berencana meminta data terbaru untuk mendorong pembangunan fasilitas dasar tersebut.
Ketua Komisi IV DPRK Sorong ini juga menilai belum adanya sinkronisasi antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses menjadi penyebab utama lambannya realisasi program.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat dari tahun ke tahun cenderung sama, namun realisasinya belum terlihat. Ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRK” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, MSB mengungkapkan bahwa DPRD dari Dapil IV bersama Pemerintah Distrik Manoi akan melakukan terobosan dengan mendatangi perusahaan, pusat perbelanjaan, hingga ritel modern di wilayah tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda di Distrik Manoi.
“Kami ingin ada gebrakan nyata. Perusahaan yang beroperasi di wilayah ini harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.
KENN
