Koreri.com, Manokwari- Proses penerimaan Bintara Polri tahun 2026 dipastikan berlangsung terbuka dan mengedepankan integritas, dengan penegasan tidak adanya jalur khusus seperti sebelumnya.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare,S.I.K menegaskan saat ini masih berlangsung dengan sistem reguler atau umum sehingga seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang dinilai sebagai salah satu titik paling rawan dalam proses seleksi.
“Dalam pelaksanaan tahun ini tidak terdapat jalur khusus seperti Bintara Noken maupun Bintara Otonomi Khusus (Otsus). Seluruh peserta mengikuti mekanisme yang sama, tanpa pengecualian, sehingga setiap calon siswa (casis) memiliki peluang yang setara berdasarkan kemampuan masing-masing,” kata Irjen Alfred Papare kepada wartawan usai menggelar tatap muka bersama tokoh lintas agama dan kerukunan keluarga suku nusantara di Aula Mansinam Beach, Manokwari, Rabu (15/4/2026)
Mantan Kapolda Papua Tengah itu menekankan bahwa kunci utama untuk lolos seleksi adalah persiapan diri yang matang. Selain kesiapan akademik, fisik, dan psikologi.
Para peserta juga diimbau untuk memohon doa restu orang tua serta mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat menjalani seluruh tahapan dengan lancar.
Disisi lain, lanjut Kapolda komitmen menjaga integritas seleksi juga ditegaskan kepada seluruh panitia. Tidak diperbolehkan adanya praktik-praktik yang mencederai proses, seperti janji kelulusan, iming-iming, maupun permintaan imbalan dalam bentuk apa pun.
Seluruh bentuk penawaran tersebut dipastikan sebagai tindakan penipuan. Masyarakat, khususnya orang tua casis, diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku dapat membantu meluluskan peserta dengan imbalan uang.
Kelulusan ditegaskan Jenderal Polisi bintang dua ini bahwa sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan hasil nilai peserta atau calon siswa bukan karena faktor lain.
Dalam istilah internal SDM, praktik penipuan semacam ini kerap disebut sebagai “penembak di atas budak”, yakni pihak yang memanfaatkan situasi dengan janji tanpa dasar, hal tersebut tidak benar dan harus diwaspadai.
“Apabila ditemukan adanya oknum, baik dari panitia daerah maupun anggota Polri lainnya, yang menawarkan bantuan kelulusan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada Propam. Sarana pengaduan juga telah disediakan di setiap lokasi pelaksanaan tes, termasuk melalui banner informasi yang terpasang,” Himbau Papare.
Orang tua juga dihimbau agar tidak terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Jika tetap melakukan transaksi dan kemudian merasa dirugikan, maka mereka akan menjadi bagian dari pemeriksaan karena adanya keterlibatan kedua belah pihak.
Dengan semangat transparansi, Kapolda Papua Barat berharap seluruh keluarga casis dapat bekerja sama menjaga proses seleksi tetap bersih. Jika terdapat hal mencurigakan, masyarakat diminta untuk tidak ragu melapor.
“Kepada para peserta, diharapkan dapat bersaing secara sehat dengan mengoptimalkan kemampuan di seluruh aspek penilaian. karena setiap tahapan seleksi memiliki bobot tersendiri, sehingga konsistensi dan kerja keras menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Melalui proses yang jujur dan terbuka ini, diharapkan lahir calon-calon anggota Polri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Untuk ketahui, kuota casis Polri untuk Polda Papua Barat sebanyak 200 sementara yang sudah mendaftar 2000 lebih, hal ini menunjukan animo masyarakat mengikuti seleksi bintara Polri sangat tinggi.
KENN
