Koreri.com, Sorong – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait mengunjungi rumah warga di Kompleks Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (25/4/2026).
Dalam kunjungan ini, Mentri PKP Maruarar Sirait melihat langsung sejumlah rumah warga orang asli papua (OAP) asal Kokoda yang sudah tidak layak huni dan wajib direbah.
Rehab rumah tersebut masuk dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya ini didampingi Kepala BPS RI, Anggota komisi V DPR RI Faujia Helga Tampubolon, Anggota Komite Eksekutif Otsus Papua Billy Mambrasar, Anggota DPD RI Agustinus Kambuaya, Gubernur PBD Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat serta sejumlah pejabat daerah.
Saat memberikan keterangan persnya Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus mengenjot program Perumahan di Papua, kemudian mendorong Kesejahteraan dan Ekonomi Rakyat
“Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui program strategis sektor perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Maruarar Sirait.
Dari sekitar 42 kabupaten/kota, setiap daerah ditargetkan minimal 500 unit rumah direnovasi pada tahun ini.
Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 21 ribu rumah akan diperbaiki.
Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah meluncurkan terobosan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Skema ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengakses kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen.
“Kebijakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperbaiki maupun membangun rumah, sekaligus mengembangkan usaha produktif berbasis rumah tangga, terutama bagi kaum perempuan yang menjadi pelaku ekonomi keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Menteri Ara, pihaknya juga memperkuat sinergi pembiayaan ultra mikro melalui kolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan program Mekar yang dikelola PNM.
Penurunan suku bunga hingga 5 persen menjadi stimulus tambahan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga. Tanpa dukungan ekonomi yang memadai, rumah yang telah direnovasi berpotensi kembali tidak terawat.
Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga dukungan dunia usaha melalui program CSR.
Tak hanya di wilayah perkotaan, perhatian juga diberikan pada kawasan perbatasan. Pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 15 ribu rumah di wilayah perbatasan, termasuk di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat rasa kebangsaan masyarakat.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah subsidi secara masif melalui skema pembiayaan Tapera.
Berbagai program tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Aktivitas pembangunan perumahan akan membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor UMKM, serta meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Dampaknya akan dirasakan secara luas hingga ke sektor industri dan distribusi.
Pemerintah memastikan seluruh program berjalan dengan pengawasan ketat, melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan media.
Melalui langkah ini, pemerintah optimistis sektor perumahan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.
KENN
