Koreri.com, Sorong– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) peduli terhadap kebutuhan dasar orang asli papua khususnya yang kurang mampu di daerah daerah otonomi baru ini.
Salah satu kebutuhan dasar bagi orang asli papua (OAP) yaitu rumah layak huni.
Hal ini menjadi perhatian Gubernur PBD Elisa Kambu,S.Sos pada awal pemerintahannya di tahun 2026 ini meresmikan program pembangunan 11 unit rumah baru serta rehabilitasi 105 unit rumah bagi Orang Asli Papua (OAP).
Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci rumah kepada masyarakat di kawasan Saoka, Kota Sorong, Sabtu (28/3/2026)
Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya OAP yang kurang mampu.
“Puji Tuhan hari ini saya didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Keuangan. Kami berada di Saoka, dan ini adalah salah satu rumah yang dibangun melalui APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025,” ujarnya.
Gubernur Elisa menjelaskan, rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk dapat digunakan untuk mendukung fasilitas keagamaan seperti pastori gereja. Seluruh proses pembangunan dan rehabilitasi telah diselesaikan pada akhir tahun 2025.
“Puji Tuhan tahun kemarin kita alokasikan pembiayaan untuk pembangunan 11 unit rumah baru dan rehab 105 unit rumah. Semua pekerjaan sudah selesai di akhir 2025 dan hari ini kita lakukan penyerahan kunci,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya rumah sebagai fondasi utama dalam kehidupan keluarga.
Rumah yang layak, menurutnya, akan memberikan kenyamanan sekaligus menjadi tempat membangun masa depan generasi Papua.
“Rumah adalah tempat di mana seluruh aktivitas dimulai, tempat orang berdoa dan mempersiapkan generasi emas. Kalau rumah nyaman dan ada listrik, masyarakat bisa hidup lebih baik dan memikirkan kebutuhan anak-anak mereka,” ujarnya.
Gubernur berharap, kedepan program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi OAP dapat terus dilanjutkan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
RED
