Rakorsus Pendapatan Daerah Ditutup, Bupati Mimika Tekankan Inovasi-Kolaborasi OPD

Bupati JR Tutup Rakorsus OPD Pendapatan Daerah 2026

Koreri.com, Timika – Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika 2026 yang berlangsung di aula Bapenda setempat resmi ditutup, Senin (18/5/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pentingnya perubahan pola kerja, inovasi, dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskan bahwa selama ini masih terdapat kecenderungan OPD hanya berfokus pada target yang telah ditetapkan, tanpa menghadirkan terobosan baru.

“Melalui forum ini kita duduk bersama untuk berdiskusi dan saling memberi masukan, agar ke depan setiap OPD mampu menghadirkan inovasi, baik dalam peningkatan retribusi maupun menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial,” ujar Bupati Johannes Rettob.

Bupati juga mengapresiasi seluruh paparan yang disampaikan oleh masing-masing OPD, namun menegaskan bahwa seluruh rencana yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata.

“Semua yang sudah direncanakan harus diimplementasikan secara nyata. Perubahan pola kerja menjadi keharusan, dan pelaksanaan program harus sampai ke tingkat bawah,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati menyoroti bahwa kontribusi retribusi langsung terhadap PAD masih relatif kecil.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas melalui sektor pelayanan publik.

Menurutnya, sektor kesehatan, pariwisata, dan olahraga memang tidak selalu memberikan pendapatan langsung, tetapi memiliki dampak ekonomi besar melalui efek berganda (multiplier effect).

“Jika pelayanan kita baik, orang akan datang ke Mimika. Dari situ akan berdampak pada peningkatan hunian hotel, konsumsi di restoran, hingga aktivitas hiburan yang pada akhirnya meningkatkan pajak daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergi antar OPD agar seluruh rencana dapat diwujudkan secara konkret, bukan sekadar wacana.

Ia juga meminta peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk lebih optimal dalam merumuskan kebijakan yang terukur dan berbasis kajian.

Terkait pelayanan perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bupati mengaku prihatin dengan masih adanya sekitar 800 permohonan yang belum diverifikasi.

“Ini harus segera dicarikan solusi. Kita perlu rapat khusus untuk mempercepat proses ini karena sangat berpengaruh terhadap investasi dan pendapatan daerah,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh masukan dari Wakil Bupati, DPR, Sekretaris Daerah, serta peserta rapat harus menjadi catatan penting untuk perbaikan kedepan.

Ia kembali mengingatkan bahwa tujuan utama pembangunan daerah adalah mewujudkan Mimika sebagai daerah yang sehat, cerdas, aman, dan masyarakatnya sejahtera.

“Kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, Bupati mendorong peningkatan fasilitas pelayanan, termasuk pengadaan alat medis seperti MRI, guna mendukung kualitas layanan yang sudah ditopang oleh infrastruktur gedung yang memadai.

Sementara di sektor pariwisata, dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) diminta untuk segera ditindaklanjuti dan disinergikan dengan dinas terkait agar tidak hanya menjadi arsip perencanaan.

Bupati mengapresiasi semangat seluruh peserta Rakorsus yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dari pagi hingga malam hari.

“Semangat ini harus terus dijaga dalam pelaksanaan tugas ke depan,” pungkasnya.

EHO

Exit mobile version