Digiat Penyiapan Data-Renbuk SDM Kesehatan 2026, Gubernur Papua Tengah Tekankan Ini

Pemprov PT Giat Penyiapan Renbuk SDM kes 2026

Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalu Dinas Kesehatan menggelar kegiatan Penyiapan Data dan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2026, bertempat di Hotel Yahor Inn, Nabire, Rabu (20/5/2026) yang dimulai pukul 09.00 WIT.

Gubernur Papua Tengah hadir dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Viktor Fun, M. Si.

Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten se-Papua Tengah, Kepala BKPSDM dan Ortal Kabupaten se-Papua Tengah, Direktur Rumah Sakit dan pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan, narasumber hingga peserta

Gubernur dalam  sambutannya yang dibacakan Asisten Administras Umum mengakui kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan di wilayah itu.

Ia menegaskan, kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia.

“Tidak mungkin kita berbicara tentang Papua Tengah yang maju dan berdaya saing apabila pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan optimal,” tegasnya.

Karena itu, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan secara serius dan terukur.

Lanjut Gubernur, kegiatan ini sangat strategis karena berfokus pada pemutakhiran data SDM kesehatan serta penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan atau Renbut SDMK berbasis data dan analisis beban kerja.

“Kita menyadari bahwa tantangan pelayanan kesehatan di Papua Tengah masih sangat besar. Berdasarkan data yang disampaikan dalam dokumen kegiatan ini, dari 9 rumah sakit yang ada di Papua Tengah, baru 3 rumah sakit yang memiliki kelengkapan tujuh dokter spesialis utama. Sementara masih terdapat kekurangan dokter spesialis di berbagai bidang pelayanan Kesehatan,” akuinya.

Demikian juga di tingkat puskesmas dimana dari 148 faskes yang ada, hanya sebagian kecil yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Bahkan secara keseluruhan masih terdapat kekurangan ratusan tenaga kesehatan di berbagai profesi.

“Data ini harus menjadi alarm sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat dan lebih tepat dalam melakukan perencanaan SDM Kesehatan,” imbuhnya.

Pemprov Papua Tengah memiliki visi: Mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

“Maka untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi utama yang kami dorong adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Oleh karena itu, sektor kesehatan tidak boleh dibangun dengan pendekatan biasa-biasa saja,” tegasnya seraya mengingatkan bahwa tentu membutuhkan sistem yang kuat, data yang akurat, dan kolaborasi lintas sektor yang nyata.

Gubernur menekankan bahwa perencanaan SDM kesehatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata. Dokumen ini harus benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan, mulai dari penempatan tenaga kesehatan, usulan formasi ASN dan PPPK, distribusi tenaga medis, hingga penguatan layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil dan pegunungan.

“Karena itu, saya meminta kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BKPSDM, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan agar serius mengikuti proses ini. Pastikan data yang dimasukkan benar, valid, dan sesuai kondisi lapangan. Sebab keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik,“  harapnya.

Gubernur tak lupa menyampaikan apresiasi atas penggunaan sistem informasi kesehatan dan integrasi data melalui aplikasi SISDMK dan SATUSEHAT sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional.

Transformasi pelayanan kesehatan saat ini menuntut kita bekerja lebih profesional, terukur, berbasis teknologi. Papua Tengah tidak boleh tertinggal dalam proses transformasi tersebut.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir rekomendasi strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah, terutama di daerah-daerah dengan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat di Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, maupun Puncak Jaya mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas,” pungkasnya.

HMS

Exit mobile version