Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menggelar focus group discussion (FGD) Pembentukan Tim Diskusi Kelompok Terarah Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Konflik Sosial di Belagri Hotel, Kamis (21/5/2026).
Pjs Sekda Amos Kareth yang hadir mewakili Wali Kota Sorong menyampaikan alasan penyusunan dokumen kontingensi bencana konflik sosial dengan melihat perkembangan wilayah yang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi.
Dikatakan, keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang masyarakat di Kota Sorong merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga.
Namun di sisi lain kondisi tersebut memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
Menyikapi itu, Dinas Sosial bersama BPBD Kota Sorong bersinergi dengan Yayasan ADRA dan organisasi masyarakat sipil mengambil langkah memperkuat koordinasi, membangun sistem peringatan dini bencana serta menyusun perencanaan kontingensi yang terarah dan terpadu.
Dalam penanganan bencana sosial ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah tetapi membutuhkan kolaborasi atau keterlibatan semua unsur baik aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil serta tokoh masyarakat.
Diharapkan melalui FGD akan lahir berbagai masukan, strategi dan langkah kongkret dalam menyusun dokumen kontingensi yang realistis, terukur dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial
“Dengan mencontoh bencana yang telah terjadi di berbagai daerah maka kesiapan tindakan pencegahan atau mitigasi itu jauh lebih penting dibandingkan penanganan saat konflik terjadi,” tegas Amos.
Project Koordinator SUHA Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Keliopas Moay memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sorong khusus Dinas Sosial atas kolaborasi bersama ADRA dan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial.
“Kami berterima kasih atas komitmen luar biasa dari semua pihak dalam membangun kesiapsiagaan bencana dan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong,” katanya.
Kabid Penanggulangan bencana BPBD PBD, Joshua Homer yang hadir sebagai narasumber mengatakan penyusunan dokumen kontingensi konflik sosial di Kota Sorong menjadi penting dengan kehidupan masyarakat yang heterogen dan kompleks.
Diakuinya, potensi konflik di Kota Sorong cukup besar dan ada history yang cukup panjang namun hingga kini belum ada satu regulasi yang menjadi pedoman dalam penanganan konflik sosial.
Olehnya itu, diharapkan penanganan konflik sosial sebaiknya diawali mitigasi dan penanganan saat masa kritis dan paskah konflik harus dibuat dalam sebuah dokumen.
“Melalui FGD ini, diharapkan kolaborasi Pemerintah dengan semua stakeholder dan elemen masyarakat dapat menghasilkan regulasi dalam memformulasikan sebuah dokumen yang akan dijadikan peta jalan dalam penanganan konflik sosial di Kota Sorong,” pungkasnya.
ZAN
