Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus memperkuat upaya penanganan malaria dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Malaria di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menekan angka kasus malaria yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Bupati Johannes Rettob, mengatakan pembentukan UPTD Malaria menjadi bagian dari penguatan sistem penanganan penyakit menular yang selama ini menjadi tantangan besar di Mimika.
“Sekarang kita sudah bentuk UPTD Malaria. Sebelumnya masih dalam bentuk Malaria Center dan saya ketuanya, sekarang sudah resmi menjadi UPTD di Dinas Kesehatan,” kata Bupati Johannes Rettob kepada wartawan di Timika, Papua Tengah, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, pembentukan UPTD Malaria dilakukan karena Mimika masih menjadi salah satu daerah dengan kontribusi kasus malaria tertinggi di Indonesia, bahkan di tanah Papua.
Bupati menjelaskan, tingginya kasus malaria di Mimika membuat daerah tersebut menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun lembaga internasional dalam penelitian, pelatihan, hingga studi penanganan malaria.
“Banyak penelitian dan pelatihan dari Kementerian Kesehatan dilakukan di Timika karena kasus malaria di sini cukup tinggi,” ujarnya.
Pemkab Mimika juga membangun kerja sama dengan pemerintah Australia bagian utara dalam penanganan malaria.
Kolaborasi tersebut dilakukan dengan berbagi pengalaman penanganan malaria pada masyarakat Aborigin di wilayah Australia Utara.
Selain memperkuat kelembagaan, Pemkab Mimika juga membenahi sistem pencatatan kasus malaria agar data yang muncul lebih akurat.
Bupati menjelaskan, selama ini ditemukan adanya pencatatan ganda terhadap pasien malaria sehingga mempengaruhi tingginya angka kasus yang tercatat.
“Dalam satu minggu satu pasien bisa tercatat dua kali. Ini yang sementara kami perbaiki dalam sistem pendataan,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pendampingan kepada pasien malaria agar mengonsumsi obat hingga tuntas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan dan kekambuhan penyakit.
Tak hanya itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui fogging secara berkala serta pembagian kelambu kepada masyarakat di wilayah rawan malaria.
Namun demikian, Johannes menegaskan bahwa penanganan malaria tidak akan maksimal apabila penyebab utamanya tidak diselesaikan secara menyeluruh.
Menurutnya, faktor lingkungan menjadi penyebab utama berkembangnya malaria di Mimika, terutama genangan air, sanitasi lingkungan yang buruk, hingga keterbatasan infrastruktur air bersih.
“Malaria paling tinggi disebabkan oleh lingkungan. Air tergenang, persoalan lingkungan hidup, dan air bersih menjadi faktor utama,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah utama pencegahan malaria.
Pemkab Mimika juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan hingga mitra luar negeri, guna mendukung target eliminasi malaria di Kabupaten Mimika.
“Kolaborasi terus kami lakukan untuk menurunkan malaria di Mimika. Kuncinya cuma satu, lingkungan harus bersih. Kalau lingkungan bersih, masyarakat sehat dan malaria pasti berkurang,” pungkasnya.
EHO
