Koreri.com, Timika – Komisi IV DPRK Mimika baru saja menggekar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR yang berlangsung di Gedung Dewan setempat, Jumat (21/8/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Anjelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, anggota Darwin Kurnia Rombe, serta dihadiri Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme.
Sementara dari pihak Pemerintah daerah hadir Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi bersama jajaran kepala bidang.
Dalam RDP itu, Dewan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta memastikan keberpihakan terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Dinas PUPR Mimika pun menanggapi dengan menyampaikan sejumlah data.
Salah satunya, terkait progres pelaksanaan program tahun anggaran 2026. Dimana dari total pagu anggaran sebesar Rp749,4 miliar, realisasi keuangan hingga saat ini mencapai Rp133,1 miliar atau sekitar 17,76 persen, dengan realisasi fisik sebesar 18,63 persen.
Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi menjelaskan, rendahnya realisasi dipengaruhi sejumlah proses teknis, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, hingga penyesuaian pekerjaan fisik.
Namun, ia memastikan Pemerintah daerah terus mempercepat proses agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Begitu terkait keberpihakan kepada kontraktor OAP, Yoga menegaskan Dinas PUPR telah menyiapkan ruang khusus bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
“Bermitra dengan teman-teman OAP, saya sepakat dan berterima kasih kepada Komisi IV karena pada saat pembahasan anggaran di Makassar, Pak Ketua Komisi sudah tegas mengalokasikan untuk teman-teman yang kontraktor GEL agar meminta alokasi yang khusus,” tegasnya.
Yoga menjelaskan, pihaknya telah membuka proses pendaftaran bagi kontraktor OAP untuk mengikuti pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.
“Jadi itu dikhususkan untuk teman-teman OAP untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan PL sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka. Itu kami lakukan,” jelasnya.
Selain memberikan ruang pekerjaan, Dinas PUPR juga melakukan pembinaan terhadap kontraktor OAP agar memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Yoga menyebut, terdapat sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Mimika yang terus didorong untuk meningkatkan kapasitas. Menurutnya, keterlibatan asosiasi penting agar pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melalui organisasi kontraktor itu sendiri. “Dengan momen itu kami lakukan pembinaan lewat asosiasi sehingga asosiasi bisa ikut membina. Jadi tidak hanya dinas PU tapi juga asosiasi ikut membina,” pungkas Yoga.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom mengatakan, RDP tersebut memberikan gambaran terkait progres penggunaan anggaran dan kendala yang dihadapi Dinas PUPR.
Ia menekankan, memasuki triwulan ketiga, Pemda harus segera mencari solusi agar serapan anggaran tidak terlambat.
“Kita sudah mendapatkan gambaran terkait realisasi penggunaan anggaran khususnya di Dinas PUPR. Ada beberapa keterlambatan yang perlu kita lihat bersama dan mencari solusi,” kata Elinus.
Anggota Komisi IV DPRK Mimika Darwin Kurnia Rombe menyampaikan masyarakat masih mempertanyakan sejumlah ruas jalan yang belum tuntas, seperti Jalan Baru, Petrosi menuju Bandara, serta ruas SP2-SP5.
Ia berharap Pemda dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur tersebut karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR menjelaskan beberapa pekerjaan masih terkendala persoalan lahan dan proses penyelesaian ganti rugi.
Untuk Jalan Baru dan Petrosi, menurutnya, pemerintah masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum dilakukan peningkatan pembangunan.
Terkait persoalan banjir, Yoga mengatakan kondisi geografis Mimika yang datar serta penyempitan aliran sungai menjadi salah satu penyebab genangan saat curah hujan tinggi.
Ia menyebut pemerintah akan melakukan normalisasi sungai dan memperkuat penanganan drainase secara bertahap.
“Tidak hanya pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah di sungai,” cetusnya.
RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK Mimika terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
RLS
