Koreri.com, Ambon – Mutu pendidikan di Maluku dinilai masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang sudah lebih maju.
Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang belajar dan laboratorium, kurangnya tenaga pengajar, kesejahteraan guru yang masih rendah, serta lemahnya kualitas manajemen pendidikan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Maluku Lucky Wattimury menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk memperbaiki pendidikan di Maluku, kami mendukung fokus pada daerah 3T. Namun, pendidikan tidak bisa dipetakan berdasarkan daerah penting dan tidak penting. Pendidikan harus dibahas secara komprehensif agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” ujar Wattimury kepada awak media di Ambon, Selasa (4/3/2025).
Ia menyoroti bahwa masih banyak sekolah di pusat kota, seperti di Ambon dan kabupaten lainnya, yang belum tersentuh kebijakan peningkatan pendidikan.
Berbagai persoalan kompleks masih terjadi, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, rendahnya kualitas guru, hingga minimnya infrastruktur seperti ruang kelas dan laboratorium.
Selain itu, Wattimury juga menyinggung keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku yang hanya Rp3,3 triliun.
Dari jumlah tersebut, 60 persen habis untuk belanja birokrasi, termasuk pembayaran utang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp137 miliar setiap tahun. Efisiensi anggaran yang dilakukan dalam tiga tahap juga semakin mempersempit ruang fiskal untuk sektor pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan ini, ia menyarankan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath untuk melakukan terobosan, termasuk melobi pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran.
“Saya usul, karena beliau dekat dengan Presiden, mestinya bisa mengambil langkah untuk berbicara dengan pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD, saya yakin permasalahan pendidikan di Maluku tidak akan terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Wattimury menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, ia menekankan pentingnya pembahasan bersama untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.
“Saya berharap di era kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Abdullah, persoalan pendidikan, kemiskinan, dan lainnya dapat ditangani dengan lebih baik. Kita mendukung langkah yang mereka ambil, asalkan dibahas secara bersama demi perbaikan mutu pendidikan di Maluku,” pungkasnya.
TIM
