Koreri.com, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta untuk segera menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini masih tertunggak sejak Desember 2023.
Desakan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Ambon (14/7/2025).
Dia menegaskan, legislatif telah berupaya menyuarakan persoalan ini pada berbagai forum resmi termasuk dalam rapat kerja, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan berbagai kesempatan lainnya.
“Andaikan DPRD sebagai eksekutor, tentu semua itu telah dilunasi. Namun yang mempunyai hak adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku jadi, tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku hanya mendorong maupun mendesak agar segera diselesaikan,” tegasnya.
Ketua DPD PDIP Maluku ini menilai penundaan pembayaran TPP bukanlah persoalan baru yang mencuat tahun ini, akan tetapi telah menjadi beban yang diwariskan dari tahun sebelumnya.
Olehnya itu, pihaknya menegaskan agar Pemerintahan saat ini wajib bersikap objektif, koperatif guna menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Ini bukan kasus hari ini, namun warisan dari tahun-tahun sebelumnya Pemerintah harus bertanggung jawab atas penyelesaian,” kembali tegasnya.
Watubun juga mengingatkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, agar menepati janji yang pernah disampaikan secara transparan untuk menyelesaikan masalah TPP ASN, yang masih tertunggak.
“Sekarang ASN menantikan kepastian,” cetusnya.
Pihaknya meminta kepada Gubernur untuk memprioritaskan apa yang menjadi keinginan bersama.
“Kapan ini diselesaikan?” desak Watubun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetap bersikap netral dan berpihak pada kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hak-haknya harus dipenuhi.
“Mau sikap apalagi? Kecuali jika legislatif mempunyai kewenangan untuk membayar hak mereka boleh lah,” pungkasnya.
JFL
