Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cadangan Pangan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kerawanan pangan.
Rakor yang berlangsung di Nabire, Selasa (28/7/2026), dihadiri langsung Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Dr. Rachmi Widiriani S.P, M.Si).
Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Papua Tengah Karlos Murib, S.IP, M.AP, para Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Papua Tengah dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Papua Tengah dalam sambutannnya yang dibacakan P j Sekda dr. Silwanus Sumule mengapresiasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Menurutnya, rakor ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan pangan yang cukup kompleks. Di antaranya keterbatasan akses wilayah, tingginya biaya distribusi, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, hingga kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim.
“Cadangan pangan pemerintah harus menjadi instrumen utama dalam melindungi masyarakat serta menjaga ketersediaan pangan. Persiapan harus dilakukan secara terencana sebelum terjadi krisis, agar pemerintah dapat bertindak cepat dan tepat,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Rakor ini juga sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah menuju “Papua Tengah Emas” yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan empat arahan utama kepada seluruh peserta rakor.
Pertama, pemerintah kabupaten diminta berkomitmen serius dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan dalam APBD.
Kedua, pemerintah kabupaten diharapkan menyampaikan data stok pangan dan kondisi lapangan secara akurat, terbuka, dan berkala. Penyusunan data tersebut perlu didukung Badan Pusat Statistik agar menjadi rujukan bersama bagi pemerintah provinsi, kabupaten, serta Perum Bulog.
Ketiga, pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan secara akuntabel dengan prinsip tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu, penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal seperti umbi-umbian, sagu, hasil perikanan, dan peternakan perlu terus diperkuat.
Keempat, rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta dipantau secara berkala.
Gubernur juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut secara optimal dengan menyampaikan kondisi dan kebutuhan secara terbuka.
“Kami harapkan melalui sinergi yang kuat, berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan cadangan pangan dapat diselesaikan, sekaligus merumuskan langkah kerja yang realistis demi memperkuat ketahanan pangan di Papua Tengah,” pungkasnya.
HMS
