Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan melalui Sosialisasi Tata Cara Implementasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di lingkungan pemerintahan setempat.
Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Marthen Ukago, S.E., M.Si hadir langsung sekaligus membuka sosialisasi yang berlangsung di Nabire, Selasa (1/9/2026).
Dikatakan Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Marthen Ukago menyebutkan kegiatan ini menekankan pentingnya keseragaman dalam penyusunan, pengendalian, pengamanan, hingga penyimpanan dokumen pemerintahan sebagai bagian dari akuntabilitas, kepastian hukum, dan transparansi pelayanan publik.
Ia pun menilai tata naskah dinas dan kearsipan tidak sekadar persoalan administratif.
“Arsip merupakan aset informasi sekaligus rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi sumber pengambilan keputusan dan bukti pertanggungjawaban,” ungkap Gubernur.
Dalam kegiatan tersebut, para Sekretaris dan Kepala Bagian yang menangani administrasi umum di masing-masing perangkat daerah diminta tidak hanya memahami ketentuan, tetapi juga menerapkannya secara konsisten di lingkungan kerja.
Kepala Perangkat Daerah juga diminta memberi perhatian serius agar tidak terjadi perbedaan prosedur maupun ketidaktertiban dalam pengelolaan surat, dokumen, dan arsip.
Pemprov Papua Tengah turut menegaskan mekanisme penandatanganan surat oleh Gubernur.
“Jadi sesuai SOP, setiap draft surat terlebih dahulu disampaikan melalui Call Center TU Pimpinan dan Staf Ahli Biro Umum untuk dicermati serta dikoreksi dari sisi format dan sistematika,” tegas Gubernur.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses administrasi lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Pemprov Papua Tengah juga mendorong Biro Umum Setda Papua Tengah melanjutkan sosialisasi dengan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkala.
Upaya itu diharapkan mampu membangun sistem administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
HMS
