Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus memperkuat kapasitas aparaturnya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang digelar pada 24–25 Juli 2026 di Nabire.
Kegiatan ini diikuti 61 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Kepala Biro PBJ Provinsi Papua Tengah Martinus Agapa, SE., M.Ak, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan Pemerintah.
“Penguatan kompetensi ini penting agar setiap proses pengadaan berjalan sesuai standar, profesional, dan memiliki integritas tinggi,” ujarnya.
Dari total peserta, sebanyak 47 orang mengikuti uji kompetensi PBJ Level 1 dan 14 orang mengikuti uji kompetensi PPK Tipe C.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta menjalani tahapan pengujian yang mengacu pada standar kompetensi nasional, guna memastikan kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pengadaan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua Tengah dalam menghadirkan tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, penguatan kompetensi aparatur pengadaan juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP).
Sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025, pengadaan barang dan jasa Pemerintah diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Melalui langkah ini, Pemprov Papua Tengah juga terus mendorong pelaku usaha lokal agar lebih aktif memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik.
Upaya tersebut diyakini akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
“Dengan aparatur yang kompeten dan semakin banyak produk lokal yang masuk dalam katalog elektronik, kita optimistis ekosistem pengadaan akan semakin inklusif dan berpihak kepada usaha lokal,” jelasnya.
Biro PBJ berharap seluruh peserta yang dinyatakan kompeten dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam setiap tahapan pengadaan.
Dengan demikian, proses pengadaan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip good governance, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
TIM
