Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Otsus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Ballroom Hotel Rylich Panorama Kampung Baru, Kota Sorong, Kamis (15/5/2026).
Musrenbang dengan tema “Papua Barat Daya Cerdas melalui Penataan Tata Kelola Pembangunan yang Maju, Inovatif dan Berdaya Saing” dibuka secara resmi oleh Gubenur Elisa Kambu, S.Sos yang juga dihadiri pimpinan dan anggota DPR Provinsi PBD.
Kehadiran para wakil rakyat dalam Musrembang pertama di Provinsi Papua Barat Daya sebagai komitmen mendukung program Gubenur-Wakil Gubernur Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau.
Wakil Ketua II DPRP PBD Fredy Marlisa, S.T mengatakan, Musrenbang pertama di provinsi ini merupakan momentum yang luar biasa bagi Eksekutif dan Legislatif untuk bagaimana melihat program-program yang berbasis kerja kepada masyarakat langsung.
“Terutama kita mengacu pada program prioritas Gubernur yang tadi disampaikan mulai dari pendidikan kemudian infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Itulah yang harus kita masukan,” terangnya kepada awak media usai mengikuti pembukaan Musrenbang Otsus RKPD 2026.
Marlisa kemudian memberikan alasan jika tidak mengacu pada program prioritas Gubernur PBD.
“Maka nantinya pada tingkat nasional, usulan-usulan program dari Papua Barat Daya tidak bisa tercover dengan baik. Itu yang pertama,” bebernya.
Kemudian yang kedua, Marlisa menekankan harus ada sinergitas antara Kabupaten dan Kota dengan provinsi sehingga tidak double dalam pengisian program.
“Dengan begitu kita bisa melihat peluang-peluang yang belum terisi,” tekannya.
Gubernur lanjut Marlisa juga mengingatkan Musrembang ini merupakan momentum untuk bagaimana melihat semua itu dengan hati. 
“Jadi program-program yang belum menyentuh masyarakat itulah yang kita sampaikan dalam bentuk aspirasi. Kalau DPR yang berbasis kerja langsung menyentuh pada masyarakat tanpa mengurangi program prioritas Gubernur yang lima aspek tadi,” lanjutnya.
Disinggung soal prioritas Gubernur PBD dalam pengembangan SDM, Marlisa menegaskan setuju untuk itu.
“Saya setuju karena itu sudah bagian dari program nasional. Pendidikan gratis kemudian makan bergizi gratis, itu penting. Walaupun dengan sumber anggaran kita yang ada, tapi kita fokus minimal kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dan itu menjadi contoh ke depan untuk kabupaten -kabupaten lain,” cetusnya.
Marlisa kemudian mencontohkan tahun ini, diprioritaskan di Kota Sorong.
“Jadi, bagaimana kita mempersiapkan generasi emas ke depan. Itu yang kita fokus sehingga ada sebuah sharing atau MoU dengan Pemerintah Kota Sorong karena ini menyangkut kewenangan jadi kita fokus untuk itu,” urainya.
“Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa walaupun APBD kita kecil tapi target kita fokus melihat pada apa yang menjadi program prioritas Gubernur sebagai bagian dari pada janji-janji politik yang telah disampaikan,” tambah Marlisa.
Ia pun berharap, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat maka otomatis dengan sendirinya secara berkala itu sinergis dengan Kabupaten/Kota.
“Masing-masing Kabupaten/Kota kan punya visi dan misi sendiri. Kemudian ada RPJMD, RPJP, RPJM Nasional. Itulah kita akselerasi sehingga dalam konsep pembangunan itu semua sama,” harap Marlisa.
Ia juga menyinggung soal PBD yang sampai saat ini belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Tata Ruang Wilayah yaitu konsep kita untuk bagaimana penggunaan lahan yang ada di semua kabupaten itu, untuk bagaimana kita mengimplementasikan program-program kerja secara prioritas dari tahun ke tahun selama 5 tahun,” pungkasnya.
KENN
